Jogja, dprd-diy.go.id – Rabu (24/11/2021) DPRD DIY melaksanakan Forum Group Discussion (FGD) dengan tema Problematika Kemiskinan di DIY antara Data, Fakta dan Usaha Pemda DIY Untuk Mengatasi Mengatasinya dalam rangka menyusun pokok-pokok pikiran DPRD DIY.
Acara berlangsung di Ruang Rapur Lt.2 dan dipimpin oleh Huda Tri Yudiana selaku Wakil Ketua DPRD DIY. Agenda FGD ini dihadiri oleh Perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Peneliti dari Kementerian Sosial (Kemensos). Pokok inti bahasannya yaitu tentang permasalahan kemiskinan di DIY yang didiskusikan dengan data, fakta dan usaha Pemda DIY dalam mengatasi permasalahan tersebut.
Pada pembukaannya Huda mengatakan bahwa semoga bahasan kali ini bisa menghasilkan pokok-pokok pikiran yang kritis mengenai bagaimana cara menyelesaikan permasalahan kemiskinan di kota Yogyakarta.
“Saya berharap pada pertemuan kali ini yang mengundang beberapa pembicara yang kompeten semoga mendapatkan hasil yang maksimal bagi masyarakat,” tuturnya.
Diskusi kali ini di awali dengan pemaparan materi dari Arif Noor (Koordinator Tenaga Ahli Fraksi) Membuka diskusi dengan materi berjudul “Habis Kemiskinan Terbitlah Kesejahteraan”. Dalam sesi kali ini, Arif membahas tentang pertumbuhan penduduk di DIY yang sangat berhubungan dengan tingkat kemiskinan.
“Yang perlu kita lihat memang segala usia namun yang paling penting yaitu lansia, yaitu dari 15,75 persen menjadi 13,08 persen. Ini tentu perlu mendapat perhatian khusus dari kita karena usia mereka sudah bukan di usia produktif lagi,” ungkapnya.
Kemudian Arif kembali menyinggung tentang dominasi kemiskinan di DIY yakni di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul. Ia menyayangkan bahwa daerah produktif seperti Kulon Progo dan Gunungkidul menjadi 2 daerah penyumbang kemiskinan terbanyak di DIY. Padahal seharusnya 2 kabupaten diatas mampu mengurangi angka kemiskinan di daerahnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
“Pandemi Covid-19 juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingkat angka kemiskinan di DIY menjadi meningkat menjadi 2,42 menjadi 1,94 di tahun 2020 dalam indeks kedalaman kemiskinan,” tambahnya.
Arif dalam sesi terakhirnya juga menawarkan upaya untuk memberantas kemiskinan di era Covid-19 ini. Ia mengamini bahwa memang Covid-19 menjadi salah satu alasan kemiskinan meningkat, namun itu bukanlah hal utama dalam permasalahan kemiskinan di DIY. Solusi pertama dari Arif yaitu berfokus pada pengeluaran perkapita perbulan.
Kemudian pengendalian penduduk dengan kebijakan pengendalian kelahiran dan migrasi penduduk (penduduk luar masuk ke DIY) terakhir adalah penguatan program pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan melalui Diesa Prima, Desa Wisata, APB Desa dan lainnya.
Pada sesi kedua, BPS Provinsi DIY yang diwakil oleh Sugeng Arianto selaku kepala BPS Provinsi DIY. Sesi kali ini mendiskusikan tentang isu yang sama yaitu kemiskinan namun dibahas dengan data dengan pendekatan statistik.
“Kita akan membahas metode kemiskinan menggunakan Basic Need Approach, yaitu dengan metode pendekatan kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,” jelasnya.
Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan, bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan dan bukan makanan).
Sebelum adanya Covid-19, tingkat kemiskinan di DIY sempat menurun kemudian kembali naik sebesar 65,56 ribu orang. Hal ini adalah hal wajar yang terjadi hampir di seluruh dunia, pertanyaannya adalah apakah bisa tetap menekan angka ini agar tidak naik dan gap antara masyarakat kaya dan miskin semakin kecil.
“Memang bukan menjadi alasan tapi kita harus tetap fokus untuk menjaga angka ini agar tetap bertahan dan tidak naik,” ungkapnya.
Di sesi terakhir Kemensos yang diwakili oleh Istiana Hermawati selaku peneliti ahli utama B2P3KS Kemensos RI Yogyakarta. Pada diskusi kali ini Istiana memaparkan fenomena-fenomena kemiskinan di DIY.
“Kenyataannya memang pada September 2019 tingkat kemiskinan di DIY meningkat sebanyak 2,76 juta orang dan pada September 2020 total penduduk miskin DIY yaitu sekitar 27,55 juta orang,” terangnya.
Kemiskinan ini memang suatu masalah yang harus kita selesaikan bersama-sama dan perlunya intregritas serta kerja sama yang baik antara segala pihak yang berwenang. Pada penutup diskusinya, Istiana mengatakan bahwa Kemensos telah berupaya untuk mengentaskan angka kemiskinan di DIY dan di Indonesia.
Stevanus Christian Handoko, Politisi dari PSI turut menyampaikan masukan bahwa DIY juga harus memiliki kajian perubahan di masyarakat. karena kalau melihat sebelum adanya Covid-19 di masyarakat atau di dunia bisnis itu sudah terjadi pergeseran atau shifting bisnis model yang dipengaruhi oleh teknologi informasi dan komunikasi. Pergeseran tingkah laku Proses bisnis dalam berinteraksi hal tersebut mempengaruhi terjadinya peningkatan kemiskinan.
Stevanus juga sangat menekankan peran teknologi informasi sangat penting agar pemerintah DIY membangun ekosistem digital agar setip infrastruktur dapat bersinergi, mendorong Jogja Smart Province diprioritaskan.
Disamping itu pembenahan data juga penting, sehingga data kemiskinan bisa dipantau dari demografik ataupun Geographic Information System. Agar kita bisa memantau secara secara pasti wilayah mana berdasarkan NIK yang perlu mendapatkan prioritas ataupun mendapatkan program-program yang sesuai tidak hanya menduga-duga. Sehingga titik-titik kemiskinan bisa dipantau secara realtime sejauh mana penanganannya, jelasnya. (az)
Leave a Reply