Jogja-dprd-diy.go.id – Ketua DPRD DIY Nuryadi menjadi narasumber dalam kegiatan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Kelompok Belajar Mahasiswa (Pokjar) yang berkaitan dengan strategi POLRI dalam mendukung penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi pembangunan nasional pada hari Selasa (03/08/2021).
Nuryadi memaparkan bahwa DPRD DIY mengikuti arahan dari pemerintah pusat terkait pergeseran anggaran yang mutlak dilakukan oleh eksekutif tanpa melalui DPRD DIY. Langkah-langkah pemerintah harus didukung dan didorong dalam menangani Covid-19. DPRD DIY mendorong eksekutif untuk bekerja sama dalam memperbaiki masalah ekonomi dan kesehatan di lingkungan masyarakat yang terdampak Covid-19.
Kesehatan menjadi masalah yang dominan namun kondisi ekonomi juga akan diperhatikan dan diperbaiki. Adanya perpanjangan PPKM darurat memang perlu dilakukan, namun banyak masyarakat yang menuntut kegiatan perekonomian dapat kembali normal. Sedangkan anggaran untuk penanganan Covid-19 belum dibelanjakan secara maksimal oleh eksekutif selama enam bulan belakangan ini.
Salah satu peserta KKDN Pokjar DIY menanyakan terkait jumlah penyebaran Covid-19 yang cukup cepat menyebar di wilayah DIY. “Angka penduduk di Jogja tidak terlalu banyak sekitar 3,8 juta, namun jumlah penyebaran Covid pada bulan Juli cukup tinggi dan angka kematian secara nasional terkonfirmasi nomor empat meninggal dunia dan nomor lima tertinggi setelah DKI. Mengapa peningkatan jumlah penyebaran Covid-19 di bulan Juli dapat terjadi?” tanya Sonny meminta penjelasan.
Ketua DPRD DIY menanggapi pertanyaan terkait permasalahan tersebut. “Penyebaran Covid di DIY cukup cepat dengan jumlah penduduk sekitar 3,8 juta karena masyarakat DIY memiliki kebiasaan bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Sehingga untuk mengurangi sosialisasi sangat sulit untuk dilakukan karena hal tersebut sudah menjadi tradisi antar masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebaran Covid-19 dengan lebih cepat. Jumlah penduduk 3,8 juta jiwa dengan lingkungan padat penduduk dan tempat tinggal mereka jaraknya berdekatan antar satu wilayah dengan wilayah yang lain yang menyebabkan masyarakat saling berdekatan dan sulit untuk menghindari kerumunan,” ungkap Nuryadi.
Selanjutnya, pemerintah daerah telah menyediakan shelter isolasi mandiri di bawah pengawasan rumah sakit, namun pada kenyataannya banyak masyarakat yang tidak mau untuk melakukan isolasi mandiri di shelter tersebut. Masyarakat justru memilih melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing, padahal banyak rumah warga yang belum memenuhi syarat untuk isolasi mandiri.
Strategi yang dilakukan DPRD DIY dalam menangani penyebaran Covid-19, yaitu DPRD DIY mendorong progam vaksin untuk dapat segera diberikan kepada semua masyarakat di DIY, namun pada kenyataannya jumlah vaksin masih terbatas untuk masyarakat.
Banyak kelompok masyarakat yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk menyediakan tempat vaksin. Adanya pergeseran anggaran yang dilakukan untuk rakyat dalam menangani Covid-19 dalam bidang kesehatan dan ekonomi. Namun, terdapat keterbatasan dari DPRD dan eksekutif mengenai anggaran yang jumlahnya masih terbatas.
Terakhir, DPRD DIY saling melakukan komunikasi dengan eksekutif dalam menangani pandemi Covid-19. DPRD DIY telah membantu gugus tugas untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat terkait dampak langsung dari Covid-19. Selain itu, DPRD DIY juga berkoordinasi dengan gugus tugas sampai ke tingkat RT untuk memantau perkembangan dari Covid-19.
Leave a Reply