Ketua Komisi A Jelaskan Kembali Wilayah Perbatasan DIY

Jogja, dprd-diy.go.id – Panitia Khusus (Pansus) BA 38 Tahun 2019 kembali mengadakan rapat kerja untuk membahas draft raperda. Suwardi Ketua Pansus Raperda Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Perbatasan memimpin jalannya rapat yang juga dihadiri oleh anggota pansus.

Pada rapat Kamis (7/11/2019) dibahas mengenai substansi wilayah perbatasan yang dimaksud oleh Komisi A selaku pengusul raperda ini. Eko Suwanto anggota pansus yang juga sebagai Ketua Komisi A menjelaskan bahwa wilayah yang dimaksud adalah kecamatan.

Menurut penjelasan Eko, kecamatan ini merupakan kecamatan yang berbatasan langsung dengan provinsi dan kabupaten lain di DIY. “Di sini bukan soal kecamatannya yang difokuskan, tapi kembali disesuaikan dengan misi dari Komisi A yaitu dalam rangka percepatan pembangunannya,” tutur Eko.

Hal serupa diungkapkan oleh Suwardi yang mengatakan bahwa melalui raperda ini nantinya akan dibangun beberapa pelayanan publik yang diperlukan dalam wilayah perbatasan. Pelayanan publik yang dituju adalah pelayanan kesehatan, pelayanan fasilitas umum, dan sebagainya yang masih diperlukan di daerah perbatasan.

Meskipun begitu, Reza dari Biro Hukum menanggapi bahwa jika hal ini disepakati maka hampir semua kecamatan masuk dalam wilayah perbatasan. Hal ini dikhawatirkan menimbulkan maraknya pembangunan di setiap kecamatan.

Eko menanggapi bahwa sebenarnya wilayah perbatasan itu dibuat per kecamatan agar lebih meningkatkan koordinasi dan tertib administrasi. Sedangkan administrasi tersebut merujuk pada administrasi pembangunan yang selanjutnya menjadi kewenangan Biro Tata Pemerintahan. (fda)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*