Komisi C DPRD DIY segera melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi menyusu adanya jalan milik provinsi DIY di kawasan desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul yang ambrol tergerus banjir. Jalan alternatif yang menjadi bahu jembatan Bintaran itu saat ini telah dipasang pembatas police line hingga hampir separo badan jalan.
Kerusakan jalan tepatnya berada Jalan Sitimulyo Km 3 arah Singosaren, Imogiri, Bantul. Talut jalan yang berada di lereng Kali Opak itu ambrol sekira 25 meter dengan kecuraman tebing tujuh sampai sepuluh meter. Dampaknya sebagian badan jalan longsor dan mengalami keretakan yang membahayakan.
Kepala Seksi Jogoboyo Desa Sitimulyo, Sutiyar mengungkapkan talut jalan ambrol sudah sekitar tiga minggu ini, seiring datangnya hujan deras yang secara terus menerus. Menurutnya, jalan ambrol bukan diakibatkan aliran air hujan dari darat namun lebih dikarenakan tekanan aliran banjir di Kali Opak. Kondisi ini oleh Pemerintah Desa telah dilaporkan dan Rabu ( 24/2/2021) telah ditinjau oleh Komisi C DPRD DIY.
“Banjirnya besar, soalnya kawasan ini pertempuran antara Kali Gawe dan Kali Opak. Nah, di selatan tidak jauh dari kawasan ini masuk juga aliran air dari Kali Kuning. Maka kalau di hulu terjadi hujan deras maka banjir bertempur di kawasan ini,” terang Sutiyar, saat menerima kunjungan lapangan Komisi C DPRD DIY bersama PU-ESDM dan Balai Besar Wilayah Sungai – Serayu Opak (BBWS-SO) di lokasi kerusakan jalan.
Kerusakan jalan itu, menurut Sutiyar juga telah dilaporkan kepada pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY. Namun, pihaknya juga meminta kepada BBWS-SO untuk segera melakukan perbaikan talut. “Karena kerusakan talut itu akibat ditabrak banjir besar, ” ujarnya.
Anggota Komisi C DPRD DIY Amir Syarifuddin mengungkapkan kerusakan talut jalan tidak lepas dari dampak ambrolnya bendung yang berada di bawah jembatan dusun Ngablak sekitar tiga Kilometer dari jembatan Bintaro. Bendung itu sudah lama ambrol dampak dari lahar merapi tahun 2010.
“Jadi, ketika bendung di Ngablak itu masih berfungsi, di wilayah ini tergenang air hingga lima meteran dan terjaga stok pasir dibawah, tapi sejak bendung hancur kondisi kali terus menggerus,” terang Amir.
Politisi PKS itu meminta kepada BBWS-SO segera membangun kembali bendung yang berada di bawah jembatan Ngablak. Sehingga diharapkan material kali terjaga dan tidak mudah tergerus.
” Jembatan Ngablak yang menjadi pembatas antara wilayah desa Siti Mulyo, Piyungan dan desa Jambidan, Banguntapan pernah mengalami anjlok. Kontruksi jembatan anjlok hingga harus ditarik keatas lagi. Hal itu dimungkinkan karena bangunan pondasi jembatan tergerus air akibat tidak berfungsinya bendung penahan air dibawah jembatan,” ujar Amir Syarifudin.
Sementara itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BBWS-SO Soni Santoso perlunya melakukan studi terlebih dahulu sebelum melakukan perbaikan talut jalan maupun bendung. Dari pantuan sementara di lapangan untuk talut jalan bagian dari kewenangan PU-ESDM DIY.
“Namun tentu kerusakan talut ini tetap akan kami sampaikan kepada BBWS-SO, untuk dilakukan studi dahulu,” terangnya.
Termasuk merespons kerusakan bendung di Ngablak, perlu dilaksanakan studi terlebih dahulu untuk mengetahui jenis dan tingkat kerusakan.
“Kondisi tanahnya seperti apa, bangunan yang akan disempurnakan bagaimana bisa bener-bener kuat dan kokoh. Sebab Ada hal lain yang penting, berkaitan soal rekomendasi membantu fasilitasi pangan bagi masyarakat yang terpaksa karantina mandiri dengan memberikan persediaan pangan yang cukup.
Ada informasi di beberapa tempat ada yang dukuhnya urunan, RT dan RW urunan, itu bagian gotong royong yang menjadi pondasi sosial di DIY.
“Tapi itu tidak cukup, perlu perhatian daerah untuk menyediakan kebutuhan pangan bagi saudara kita yang melakukan isolasi mandiri. Kalau ada yang ekonomi mapan dan cukup, pun untuk yang lain saja. Kami tidak memanfaatkan bantuan ya tidak masalah,” kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan usai kunjungan lapangan di Kalibawang Kulonprogo.
Bagi masyarakat yang ekonomi terbatas harus isolasi mandiri selama 14 hari, pekerja harian lepas kalau tidak bekerja tak ada pendapatan maka tanggung jawab pemerintah untuk sediakan beras, lauk pauk dan lain lain perlu dipikirkan bersama.
Penegasan ini disampaikan bersama dengan sejumlah anggota Komisi A DPRD DIY Sukemas Waluyanto, Bambang Setyo Martono dari Fraksi PDI Perjuanan dan Siti Nurjanah dari Partai Amanat Nasional.
“Komisi A DPRD DIY harapkan instruksi gubernur bisa efektif dan tegas, dukung penuh. Pemda konsisten jalankan keputusan hingga jajaran yang paling bawah,” kata Eko Suwanto, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY
Siti Nurjanah dari Partai Amanat Nasional menambahkan bagi yang positif OTG, secara mental dan down diharapkan tetap bisa mendapatkan dukungan.
Utamanya sikap masyarakat bagi mereka yang terkonfirmasi positif. Media diharapkan edukasi masyarakat agar beri dukungan moril.
“Siapa saja bisa terkena, apalagi sekarang luar biasa penyebaran. Medsos dan WAG bisa kuatkan mereka yang isolasi mandiri. Kita harapkan masyarakat bisa terus saling bantu,” kata Siti Nurjanah.
Berkaitan dengan kondisi mereka yang positif dan lakukan isolasi mandiri, diingatkan agar masyarakat tidak begitu paranoid atau ketakutan terhadap rumah yang isolasi mandiri.
Jangan paranoid lalu buat batas pagar tinggi, seakan Covid-19 mudah menyebar
“Harus dipahami bahwa Covid-19 menyebar melalui droplet, komunikasi yang dekat. Tidak antar rumah, jangan sampai bikin takut. Pasien agar tidak down, kalau sudah sehat jangan dijauhi kalau ketemu ya harus dapat dukungan moral. Covid-19 bukan aib yang harus dijauhi betul. Kalau sudah negatif,” kata Siti Nurjanah
Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY menyerukan kepada masyarakat agar tetap jalankan gotong royong. Berikan doa yang terbaik, bangun solidaritas kuat.
Sementara saat menjawab pertanyaan awak media terkait dengan kesejahteraan tenaga medis, diluar skema APBN, Komisi A DPRD DIY sejak awal pandemi sudah merekomendasikan pentingnya memberikan kesejahteraan perlindungan asuransi bagi petugas untuk yang menangani kasus Covid-19, dokter, perawat, ahli gizi sopir ambulance, petugas pemulasaraan jenazah, petugas pemakaman, satpol PP yang dilapangan jalankan edukasi, petugas gugus tugas di lapangan penting.
“Media juga penting dapatkan perlindungan. Insentif bukan semata gaji saja, honor tapi memastikan gizi, asupan protein yang baik, asuransi baik ketenagakerjaan dan kesehatan bagi petugas,” kata Eko Suwanto, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta ini
Insentif bentuk tambahan honor, APBD DIY disebutkan cukup memadai, diluar APBN mestinya ada jalan bantu kabupaten dan kota, misalnya membantu insentif bagi tenaga SP 1 dan SP 2 yang secara tidak langsung bantu kasus ini. Bantu dokter di lingkungan pemda, ini baik, sebab petugas inilah di depan hadapi mereka yang memiliki resiko paling tinggi.
“Termasuk satpol PP yang bekerja datangi restoran, dll perlu kesejahteraan dan perlindungan. Detailnya setelah undang gugus tugas, terkait aspek kesejahteraan perlindungan dan asuransi,” kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan.
Soal vaksinasi, Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY memberikan dukungan penuh kepada Presiden untuk berikan kepada rakyat Indonesia vaksin secara cuma cuma dan berkualitas baik.
Apresiasi juga GeNose dari UGM harapan kita pemda juga memanfaatkan bantu pemerintah tracing dan equipment tata kala vaksin, tidak bentuk kerumunan seperti situasi dulu seperti masa normal di posyandu.
Vaksinasi adalah upaya pemerintah yang kita (DPRD DIY) dukung upaya pemerintah menekan laju pertumbuhan Covid-19.
Bisa digunakan, tapi tetap itu tak cukup karena vaksin harus diikuti dengan jalankan protokol kesehatan yang ketat.
“Tetap rajin cuci tangan, jaga jarak, tetap jalankan protokol kesehatan. Kalau DPRD diajak duluan, slot boleh, tentu anggota DPRD bersedia untuk di vaksin,” kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY. (sumber)
Leave a Reply