Komisi A DPRD DIY Desak Pemda Tingkatkan Fasilitasi Bagi Masyarakat Tangguh Bencana

JOGJA – Wilayah DIY memiliki potensi bencana yang cukup besar. Guna mengantisipasinya, perlu konsolidasi berbagai pihak terkait untuk penanggulangannya. Saat masa tanggap darurat hingga masa penanggulangan pasca-bencana.

Untuk itu, Komisi A DPRD DIY mendorong pemerintah daerah menyusun APBD berbasis mitigasi bencana.

“Jika untuk tata ruang dan tata wilayah sudah, APBD berbasis mitigasi bencana semestinya APBD juga bisa dibuat berbasis mitigasi bencana. Hal ini penting mengingat wilayah DIY memiliki sekurang kurangnya 12 jenis bencana,” ujar Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, Eko Suwanto, pada raker bersama Sekda DIY, BPBD se DIY, BMKG, dan Satpol PP, di ruang Komisi A DPRD setempat, Senin (30/12).

Politisi muda PDI Perjuangan Eko Suwanto juga meminta konsolidasi penanggulangan bencana hingga ke tingkat desa. Tentu, harus sesuai dengan aturan perundangan yang ada.

“Karenanya, Komisi A mendorong terbitnya Perdes, peraturan desa, agar bisa menjadi payung hukum manakala desa harus ikut dalam upaya penanggulangan bencana”, ujar Eko Suwanto.

Potensi partisipasi masyarakat pun sebenarnya cukup besar. Baik Itu untuk pencegahan maupun pendidikan tentang kebencanaan.

“Untuk itu, perlu dirancang suatu terobosan sehingga pihak swasta bisa ikut berpartisipasi dalam penanggulangan khususnya pendidikan tentang kebencanaan,” tegas politisi PDI Perjuangan Eko Suwanto.

Mengantisipasi bencana yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu, masyarakat diminta untuk terus mengikuti perkembangan cuaca sebagaimana dilansir BMKG yang telah memprakirakan wilayah DIY akan dilanda hujan sedang hingga lebat di hari-hari ke depan ini. “Untuk mengetahui perkembangan cuaca, ikuti terus akun resmi BMKG. Hindari hoax. Pemda melalui BPBD juga harus sosialisasikan penanggulangan bencana ini kepada masyarakat,” saran Anggota Fraksi PDI Perjuangan Eko Suwanto.

Menyangkut kelembagaan, Komisi A juga mendorong agar BPBD se DIY bisa meningkat hingga berstatus Tipe A agar bisa lebih luwes saat menangani bencana.

“Tentu, kita mendukung peningkatan kelembagaan BPBD Kabupaten/Kota se DIY menjadi ke Tipe A seperti halnya BPBD DIY agar dapat melaksanakan tugas memimpin penanggulangan bencana secara maksimal. Khususnya BPBD Kota Yogyakarta yang ada di ibukota DIY harus ditingkatkan kelembagaan dan dukungan SDM, sarana prasarana dan anggarannya ,” tutur Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta Eko Suwanto.

Menanggapi permintaan serta berbagai masukan yang juga dilontarkan anggota Komisi A lainnya, Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji mengemukakan, kepedulian masyarakat secara perorangan terhadap kebencanaan sangat besar. Begitu pula kepedulian perusahaan melalui CSR mereka.

“Kepedulian semacam itu patut diapresiasi. Yang kita perlukan saat ini adalah guidance sehingga kepedulian masyarakat secara perorangan maupun CSR bisa lebih merata. Dengan kata lain, dana spontan bisa kena pada sasaran,” ujar Aji.

Mengenai Perdes terkait kebencanaan, Aji mengutarakan, saat ini sedang dibicarakan mekanisme perubahannya.

“Mekanisme perubahan menyangkut pemanfaatan dana desa sedang kita godog. Harapannya, nantinya Perdes dimaksud tidak menyalahi aturan yang ada. Prinsipnya Pemda DIY sama dengan Komisi A, mendukung agar pembangunan berbasis mitigasi bencana di DIY dapat dilaksanakan secara sinergis antara DIY dan Pemkab Pemkot”, ujar Kadarmanta Baskara Aji (*)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*