Komisi A Rekomendasikan Pembersihan Sungai dan Mendorong Kerja Sama Mitigasi Bencana

Komisi A Mengunjungi Kecamatan Jetis dan Pundong

Bantul, dprd-diy.go.id – Senin (6/1/2020) Komisi A DPRD DIY bersama OPD terkait di Pemda DIY dalam rangka kesiapan dan penanggulangan bencana di dua lokasi Kecamatan Jetis dan Kecamatan Pundong.

Dari hasil pemantauan situasi di kecamatan Jetis Kali Buntung terdapat permasalahan di masyarakat utamanya di Kali Buntung adalah alur sungai buntung terganggu akibat longsor yang berdampak pada aliran sungai dan persoalan sampah.

Camat Jetis, Sumargandi mengatakan, Jetis memang rawan terhadap banjir dan tanah longsor. Hal ini disebabkan karena Jetis dilalui oleh tiga sungai yakni Sungai Code, Sungai Winongo dan Kali Buntung

Harapan dari masyarakat perbaikan tanggul dan alir sungai agar tidak menggenangi rumah warga, sehingga Komisi A merekomendasikan BPBD untuk konsolidasi 3 hal pembersihan sampah di sepanjang sungai, melakukan kajian teknis kerusakan dapat di tangani secara cepat. Komisi A mendukung secara anggaran untuk kebutuhan perbaikan sungai.

Eko Suwanto Ketua Komisi A  berpesan agar  bersama-sama mejaga kebersihan dengan masyarakat tidak membuang sampah sembarangan dan segera melakukan kegiatan untuk pembersihan sekaligus dikelola dengan baik. Kita harapkan hadirnya relawan penanggulangan bencana dapat memberi edukasi kesiap siagaan bencana

Sedang  di Bantul Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY, Suwardi mengatakan bahwa bencana banyak berakibat karena hujan deras dan Bantul menjadi daerah muara. Sepanjang daerah yang dialiri sungai menjadi lokasi yang menjadi perhatian bersama. Kita melihat lokasi langsung di panjang rejo dan srihardono sedikitnya ada 200 KK (Kepala Keluarga) atau sekitar 1.000 jiwa di Pundong, Kabupaten Bantul, yang sewaktu-waktu bisa saja terdampak bencana banjir.

Tanggul yang ada sekarang sudah tergerus sepanjang 3 meter dari asalnya. Menurut informasi tanggul yang tergerus sepanjangya 800 meter. Hal ini perlu di antisipasi bila aliran sungai Oya dan Opak bersatu bila tidak segera diantisipasi bisa membahayakan warga.

”Dusun Klisat memang letaknya di daerah tempuran atau pertemuan arus dua Sungai, Opak dan Oya. Mereka saat ini cukup stres, karena tanggul yang membatasi dusun mereka dengan aliran sungai sudah retak bahkan tergerus,” ujar politisi Golkar tersebut.

Permasalahan di tanggul di panjangrejo merupakan dampak banjir besar november tahun 2017. Hal ini sangat luar biasa sebab kalau pemerintah belum menjadikan prioritas pembangunan maka jika terjadi bencana akan terdampak sama.

Pemerintah diharapkan memberikan solusi untuk membangun tanggul di dua desa tersebut. Kita mendorong pemerintah kami setuju mari kalau memang BBWS tidak punya dana untuk pembangunan diharapkan koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar bisa direalisasikan terkait pembangunan tanggul tersebut

Sebagian besar Desa Bantul sudah punya Perdes tentang kebijakan untuk wujud kesadaran tanggap bencana dalam rangka menangani dan mengatasi terjadinya bencana.

Pemda harus bekerja keras dalam mitigasi bencana dimaknai dengan dukungan anggaran yang cukup. Komisi A meminta eksekutif di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten bekerjasama melakukan mitigasi bencana. Pemda DIY diminta agar memasukkan aspirasi masyarakat ke dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) 2021. Koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan kabupaten pun sangat diperlukan

Tindak lanjut pertemuan ini tanggal 9 ke BNPB akan mengupdate penyelesaian pasca siklon cempaka tanggal 15 akan mengundang BPBD DIY dalam rapat kerja mendengar laporan kajian terkait rekomendasi monitoring hari ini. Komisi A berharap kerjasama yang baik pemerintah untuk menyelesaikan ini. Berbagai kewenangan sudah diatur dalam undang-undang, prinsipnya semua penanggulangan bencana bisa selesai. (az)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*