Komisi C Sepakat Pembentukan BUMD dan mendorong DIY memiliki Pengolahan Limbah B3

Bantul, dprd-diy.go.id – Agenda Komisi C Selasa (14/1/2020) melaksanakan kunjungan kerja lapangan ke Balai Pialam (Pengelola Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan), di Sewon, Bantul, DIY.

Saat menerima kunjungan kerja lapangan Komisi C DPRD DIY itu, Kepala Balai Pialam Rusdiana dalam pemaparannya dalam menghadapi kendala dan tantangan di Balai Pialam mengusulkan dibentuknya BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) untuk menangani SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Regional.

“Karena meliputi tiga kabupaten kota, Sleman, Kota Jogjakarta, dan Bantul, akan lebih luwes jika SPAM Regional itu dilakukan oleh BUMD. Kami meyakini jika melalui BUMD ketimbang melalui balai ini, negosiasi dengan PDAM yang mengurusi air bersih akan lebih luwes,” papar Rusdiana

Komisi C DPRD DIY pun sepakat dengan usulan tentang pembentukan BUMD tersebut. “Jika memang menguntungkan tentu Komisi C akan mendukung sepenuhnya. Paling tidak BUMD tersebut nantinya tidak merugi. Lebih penting lagi jika kemudian mampu mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Wahyu anggota Komisi C.

Komisi C DPRD DIY mendesak Pemda DIY melalui peningkatan kapasitas Balai Pengelola Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan agar mampu mengelola sekaligus mengolah limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Hal itu mendesak untuk direalisasikan seiring perkembangan industri di DIY.

“Selama ini DIY hanya dilewati. Pengelolaan limbah B3 di Jawa hanya ada di Jawa Timur dan Jawa Barat. Padahal, banyak keuntungan jika kita mampu ikut mengelolanya,” ujar Gimmy Rusdin Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY.

Anggota Komisi C DPRD DIY, Novida Kartika Hadhi dan Wahyu Pradana Ade Putra, juga mendorong hal sama. “Potensi keuntungan dengan mengelola limbah B3 sangat besar. Sayang jika kita tidak mengambilnya. Mengingat pula perkembangan industri di DIY yang semakin banyak mengeluarkan limbah jenis itu,” ujar Wahyu.

Kepala Balai Pialam, Rusdiana Puji Lestari, mengemukakan pihaknya sebenarnya mampu menangani limbah B3. Bahkan banyak investor yang bersedia melakukan kerjasama. “Hanya saja, urusan dan izin penanganan limbah B3 ada di kementerian. Artinya, kebijakan untuk itu tergantung pemerintah pusat.”

Rusdiana merasa sangat senang jika memperoleh dukungan dari wakil rakyat terkait persoalan limbah B3. “Dan saya kira bapak-bapak di dewan lebih memiliki akses ke pusat sehingga urusannya bisa lebih mudah,” ujar Rusdiana kemudian.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*