Jogja, dprd-diy.go.id – Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama jajaran legislatif menggelar forum diskusi bersama wartawan guna membahas perkembangan proyek-proyek strategis infrastruktur di DIY. Forum ini menjadi ruang dialog terbuka untuk memastikan transparansi, memantau progres pembangunan, serta mengukur manfaat nyata bagi masyarakat, pada hari Jumat (13/2/2026).
Dalam forum tersebut, Ibu Sekretaris Dinas Program Pengembangan Infrastruktur DIY memaparkan sejumlah proyek prioritas, di antaranya pembangunan dan penyelesaian ruas jalan Jogja–Bawen, Jogja–Solo hingga Kulon Progo, jalur Prambanan–Gunungkidul, serta Jalur Lintas Selatan (JLS). Proyek-proyek ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar arus barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia menegaskan bahwa setiap proyek dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan lahan di DIY serta menjaga nilai keistimewaan Yogyakarta. Oleh karena itu, asesmen kemanfaatan dan analisis kebutuhan menjadi dasar dalam menentukan skala prioritas pembangunan agar proyek yang dijalankan benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY, Amir Syarifudin, dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada publik. Menurutnya, transparansi progres proyek sangat penting agar masyarakat mengetahui sejauh mana pembangunan berjalan dan apa saja tantangan yang dihadapi.
“Masih ada beberapa ruas jalan, termasuk JLS, yang belum terselesaikan. Karena itu, diperlukan diskusi yang intensif, termasuk di tingkat kampung, agar proyek tidak menimbulkan persoalan baru, terutama terkait anggaran dan dampak sosial,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pembiayaan proyek strategis tidak dapat sepenuhnya bertumpu pada APBD DIY. Beban fiskal daerah harus dihitung secara cermat agar tidak membebani keuangan daerah di masa mendatang. Infrastruktur yang dibangun, lanjutnya, harus mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai indikator kesehatan fiskal pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun kalurahan.
Forum diskusi turut menyinggung isu pengelolaan sampah di DPSA Piyungan sebagai bagian dari proyek strategis yang berdampak langsung pada masyarakat. Pemerintah dan DPRD menekankan pentingnya pengawasan ketat serta percepatan solusi agar persoalan lingkungan tidak berlarut-larut dan tidak membebani warga sekitar.
Melalui forum ini, insan pers diharapkan dapat menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada publik sekaligus mengawal jalannya pembangunan. Transparansi, akuntabilitas, dan orientasi pada manfaat masyarakat menjadi komitmen bersama dalam memastikan proyek-proyek strategis infrastruktur DIY benar-benar membawa dampak positif dan berkelanjutan bagi seluruh warga. (dp/uns)
Leave a Reply