Sleman, dprd-diy.go.id – Komisi D DPRD DIY melakukan kunjungan kerja dalam daerah ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) High Global (HIGLOB) di Trimulyo, Sleman, pada Kamis (17/7/2025). Kunjungan ini diikuti oleh Pimpinan Dewan Koordinator Komisi D DPRD DIY bersama Pimpinan dan Anggota Komisi D dalam rangka monitoring peran LPK terhadap peningkatan daya saing tenaga kerja DIY melalui program pemagangan ke Jepang.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai efektivitas dan tantangan lembaga pelatihan kerja dalam menyiapkan sumber daya manusia DIY yang kompeten dan siap bersaing secara global. Komisi D juga ingin memastikan bahwa program pelatihan tersebut dapat diakses secara merata oleh masyarakat DIY, serta memberikan dampak nyata terhadap pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan.
Sekretaris Komisi D DPRD DIY Muhammad Syafi’i, S.Psi., mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan fakta menarik dari hasil pemetaan terhadap beberapa LPK di DIY, yaitu minimnya peserta yang berasal dari daerah sendiri.
“Nah, yang pernah atau yang sudah kita lakukan ternyata memberikan satu data yang menarik bahwa ternyata dari sekian banyak LPK itu peserta yang berasal dari DIY itu termasuk minoritas atau jumlahnya dalam kira-kira 10 sampai 15 persen saja dari beberapa LPK,” ujar Syafi.
Melalui temuan tersebut, Komisi D mendorong adanya peningkatan sosialisasi dan motivasi kepada masyarakat DIY agar lebih aktif memanfaatkan sarana pelatihan kerja yang telah tersedia. Harapannya, peningkatan kompetensi ini dapat membuka akses ke lapangan pekerjaan formal yang layak, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dan mendukung upaya pengentasan kemiskinan.
Terkait program pemagangan ke Jepang yang diselenggarakan oleh LPK HIGLOB, Komisi D menilai program ini sudah sangat baik dari sisi kurikulum dan peluang kerja yang ditawarkan. Namun, kendala utama yang dihadapi peserta adalah besarnya beban biaya pelatihan, yang berkisar antara 30 hingga 40 juta rupiah. Biaya ini mencakup proses pendidikan penuh selama tiga bulan sebelum keberangkatan.
Komisi D menilai perlu adanya skema pendanaan alternatif agar program ini dapat lebih inklusif dan menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah. Kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pelatihan, dan pihak swasta dinilai menjadi solusi yang bisa ditempuh untuk mengurangi beban biaya peserta.
“Program pemagangan ke Jepang di LPK HIGLOB sudah sangat baik dari sisi kurikulum dan peluang kerja. Namun, tingginya biaya pelatihan menjadi kendala utama. Kami mendorong adanya skema pendanaan alternatif melalui kolaborasi dengan pemda dan swasta agar program ini lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ungkapnya.
Komisi D berkomitmen untuk terus mengawal isu peningkatan kualitas tenaga kerja DIY melalui lembaga pelatihan, serta memastikan adanya dukungan kebijakan dan anggaran yang sesuai untuk memperkuat peran LPK sebagai mitra strategis pembangunan sumber daya manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta. (ezh/cc)
Leave a Reply