Bantul, dprd-diy.go.id – Komisi D DPRD DIY terus menunjukkan komitmennya dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pendidikan. Hal ini ditunjukkan melalui kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat Menengah Atas 19 di Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Jumat (18/7/2025). Dalam kunjungan tersebut Komisi D mengapresiasi program kolaboratif lintas kementerian yang bertujuan memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan karakter dan pembinaan asrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Wakil Ketua Komisi D, Anton Prabu Semendawai, S.H., M.Kn., memberikan pengakuan positif terhadap konsep dan semangat yang dibangun di Sekolah Rakyat. Ia menilai program ini sebagai bentuk kepedulian nyata pemerintah terhadap masa depan generasi muda yang kurang mampu.
“Kami yakin program ini luar biasa. Sekolah Rakyat ini memang dikhususkan untuk warga yang kurang mampu, tetapi jangan berkecil hati. Ini justru wujud kepedulian pemerintah terhadap siswa-siswa berprestasi. Mereka inilah anak-anak hebat yang siap dibentuk jadi generasi tangguh,” ujar Anton.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa meski masih ada kekurangan dari sisi fasilitas, pihaknya optimistis semua akan segera terpenuhi. Anton juga menegaskan bahwa DPRD DIY siap memperjuangkan beasiswa atau dukungan dari perguruan tinggi di DIY untuk lulusan Sekolah Rakyat.
“Kita ingin memutus mata rantai kemiskinan dengan pendidikan yang baik, tempat tinggal yang layak, makanan yang bergizi, serta guru dan kepala sekolah pilihan. Kami siap membantu dan menjalin komunikasi dengan kampus-kampus untuk memberikan akses dan beasiswa,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD DIY, Ir. Imam Taufik, juga menekankan pentingnya proses pendidikan di Sekolah Rakyat dalam membentuk pribadi-pribadi unggul, tidak hanya dari aspek akademik, tetapi juga mental dan karakter.
“Saya menduga tiga tahun ke depan anak-anak di sini akan berubah total secara fisik, mental dan kecerdasan. Mereka akan menjadi ‘new man’, pribadi tangguh dan mandiri yang siap membawa keluarganya keluar dari kemiskinan,” ucap Imam optimis.
Ia juga menyampaikan bahwa DPRD DIY siap mendukung penuh secara kebijakan dan anggaran apabila dibutuhkan di masa depan.
“Kami dari DPRD DIY tentu siap berkolaborasi, baik dari sisi kebijakan maupun anggaran. Visi Pak Presiden untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan harus kita kawal bersama,” tandasnya.
Anggota Komisi D lainnya, H. Muhammad Yazid, S.Ag., memberikan penekanan khusus pada pentingnya pembentukan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler. Ia menilai masa transisi para siswa dari lingkungan keluarga ke kehidupan asrama harus difasilitasi dengan penyaluran energi yang tepat.
“Energi besar anak-anak ini harus disalurkan. Saya usulkan penambahan ekstrakurikuler, termasuk bela diri seperti karate atau taekwondo. Itu bisa jadi sarana membentuk karakter dan menumbuhkan prestasi,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial DIY, Endang Patmintarsih, memaparkan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program kolaboratif antara Kementerian Sosial dan berbagai instansi lain seperti Polri, TNI, dan Kominfo. Ia juga menyampaikan bahwa semua siswa akan mendapatkan laptop dan perlengkapan kebutuhan hidup secara lengkap.
“Proses pembelajaran akan berbasis digital. DNA Digital akan digunakan untuk memetakan minat dan bakat anak. Semua kebutuhan siswa dari laptop hingga seragam tidur akan disediakan oleh pusat,” terang Endang.
Konsep pendidikan karakter juga mulai diterapkan sejak awal melalui kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), sebagaimana dijelaskan oleh guru olahraga, Risani Riski Rahayu. Ia mengatakan bahwa pembentukan kemandirian dan disiplin dilakukan sejak dini, termasuk kerja sama dengan pihak eksternal seperti TNI dan Tagana.
Kunjungan ini menegaskan bahwa Komisi D DPRD DIY tak sekadar melakukan pengawasan, melainkan juga aktif memberi solusi, membangun jejaring dukungan, serta memastikan Sekolah Rakyat berjalan sesuai dengan harapan nasional sehingga dapat menjadi garda depan dalam membebaskan generasi muda dari jerat kemiskinan. (dta/cc)
Leave a Reply