Jogja, dprd-diy.go.id – Selasa ( 24/8/21 ) Sofyan Setyo Darmawan, Sekretaris Komisi D memimpin jalannya rapat kerja mengenai KUA PPAS Perubahan tahun 2021. Rapat ini diikuti oleh anggota komisi D, Dinas Dikpora DIY, DPAD DIY, Bappeda SDM, Inspektorat DIY, Biro Organisasi, dan AB BPKA Sosbud.
Dinas Dikpora DIY memaparkan bahwa perubahan target pendapatan 2021, APBD murni 2021 sebesar Rp. 3,2M mengalami perubahan menjadi Rp. 3,3M sehingga mengalami penambahan dalam hal pendapatan. Kemudian, perubahan target belanja 2021 yaitu APBD murni 2021 sebesar Rp. 1,993M berubah menjadi Rp. 1,971M sehingga mengalami pengurangan dalam hal belanja. Penurunan anggaran belanja akibat Refocusing dan penyesuaian gaji sebesar Rp. 37M. Penambahan belanja sebesar Rp. 15M yaitu, berupa SILPA jasa layanan BLUD tahun 2020, SILPA BOS tahun 2020, dan penambahan jasa layanan BLUD pada SMK. Terdapat inventarisasi masalah terdapat kekurangan pada perhitungan belanja gaji di SMKN 6 Yogyakarta, SMKN 3 Wonosari, dan SMKN 1 Sewon. Untuk itu diharapkan dapat menggeser pagu gaji pada Induk untuk dapat ditambahkan pada 3 SMK tersebut.
Imam Taufik, anggota komisi D menanggapi pendalaman materi untuk KUA PPAS Perubahan yang sudah disampaikan Dikpora DIY.
“Terkait dengan pendapatan, kami mengapresiasi peningkatan pendapatan yang sudah dilakukan Dikpora. Target yang akan dilaksanakan dalam KUA PPAS perubahan tahun 2021 akan optimis untuk dipenuhi dan kemungkinannya sampai akhir tahun akan semakin meningkat atau menurun? Terkait dengan belanja ada penurunan. Kemudian terkait penurunan angka belanja, mengapa perubahan penurunan belanja hanya terdapat di beberapa tempat saja?”, ungkap Imam.
Didik Wardaya, Kepala Dinas Dikpora DIY memberikan tanggapannya terkait pendapatan dan belanja dalam KUA PPAS perubahan tahun 2021.
“Dikpora optimis dengan KUA PPAS perubahan tahun 2021 dapat dipenuhi. Anggaran sekitar Rp. 8 Miliar akan digunakan untuk sosialisasi pemuda. Penggunaan anggaran yang digunakan diharapkan agar lebih dipaparkan secara detail oleh Dikpora DIY. Untuk anggaran KONI secara rinci belum diketahui dan sasaran yang akan diberikan masih menunggu dari perintah Gubernur,”tambahnya.
Dikpora belum memaparkan terkait jumlah kegiatan yang sudah dilakukan dari target murni dan kegiatan yang belum terealisasikan. Kegiatan tersebut ditargertkan sekitar 40 kegiatan untuk Disabilitas dan target kegiatan PON menyesuaikan dari KONI sebanyak 11 medali emas dan disesuaikan pada jumlah peserta yang akan berangkat. Pergeseran anggaran untuk sosialisasi pemuda terdapat 15 titik disesuaikan dengan setiap komisi. Dengan adanya situasi pandemic dan PPKM masih banyak kegiatan yang tertunda dan belum dapat terealisasikan.
Erlina Hidayati, DP3AP2 DIY memaparkan terkait perubahan anggaran 2021. “Untuk kondisi pada tahun 2021, dalam urusan wajib meliputi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pengendalian penduduk & KB dan urusan keistimewaan meliputi urusan kebudayaan,” ujar Erlina.
Perubahan anggaran tersebut sesuai dengan instruksi Permendagri terkait PPKM yang ditindaklanjuti dengan instruksi Gubernur berdampak pada kegiatan-kegiatan dari luring menjadi daring seperti, pengurangan belanja rapat, pengurangan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah, penyesuaian gaji dan tunjangan, rasionalisasi belanja BBM kendaraan dinas, rasionalisasi komponen belanja makan minum dan uang saku peserta kegiatan, gelar pameran produk di Jakarta ditiadakan, mengurangi belanja publikasi surat kabar dan terakhir mengurangi jumlah narasumber untuk ekspose online.
Terdapat anggaran kegiatan yang di refocusing untuk penanganan Covid-19. Dengan adanya kegiatan kemitraan pasca PPKM, terdapat 34 kegiatan sosialisasi ketahanan keluarga yang belum dilaksanakan dan rencananya akan dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Terakhir, sesuai dengan pergeseran perubahan anggaran tersebut akan di diskusikan kembali untuk mencapai target kegiatan. (rif/ann)
Leave a Reply