Kulon Progo, dprd-diy.go.id — Komisi D DPRD DIY melakukan kunjungan kerja ke Desa Karangsari, Kecamatan Pengasih, Kulon Progo untuk meninjau pelaksanaan program Desa Prima sekaligus menyerap aspirasi warga dalam upaya mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya perempuan. Kegiatan ini berlangsung pada Senin (26/5/2025) dan menjadi bagian dari komitmen Komisi D yang membidangi kesejahteraan sosial untuk mendorong desa mandiri yang produktif dan berdaya saing.
Program Desa Prima sendiri merupakan program pendampingan yang dibentuk sejak 2015 dengan dana hibah dari Pemerintah Daerah, yang telah menjangkau 27 kelompok di wilayah Kulon Progo. Program ini fokus pada pengembangan kapasitas perempuan dan kelompok usaha mikro yang produktif di desa.
Rofiqoh Widiastuti, S.Sos., M.P.H., Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY, menyampaikan bahwa keberlangsungan Desa Prima selalu diawasi dan dimonitor secara berkala oleh eksekutif maupun legislatif agar dana hibah digunakan secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Ismuwati, Ketua Desa Prima Kartika Makmur, menambahkan bahwa selain produk makanan seperti roti pastri, Desa Prima juga mengembangkan kerja sama dengan industri untuk memperluas produk yang dihasilkan. Namun, masih banyak tantangan yang harus diatasi agar produksi bisa lebih maksimal dan berkelanjutan.
Sekretaris Komisi D, Muhammad Syafi’i, S.Psi., menyatakan bahwa sejumlah aspek dalam pengembangan Desa Prima masih perlu ditingkatkan, terutama dari sisi modal dan sinergi produk. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara produk pertanian dengan produk UMKM untuk menciptakan produk unggulan yang mampu bersaing di pasar lokal maupun regional.
“Pergerakan ekonomi daerah harus ditopang oleh berbagai sektor. Oleh sebab itu, program pemberdayaan yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan sangat strategis untuk memberdayakan komunitas ibu-ibu di desa, yang bisa menjadi motor penggerak ekonomi lokal,” ujar Muhammad Syafi’i
Lebih lanjut, Syafi’i menegaskan bahwa peran aktif dinas terkait sangat dibutuhkan agar program ini berjalan optimal dan berdampak luas pada kesejahteraan masyarakat desa. Pendampingan yang intensif diharapkan dapat mendorong seluruh desa binaan Desa Prima untuk tumbuh mandiri secara ekonomi.
Anggota Komisi D, Ika Damayanti Fatma Negara, S.I.P., mengungkapkan bahwa selama ini perkembangan program Desa Prima belum optimal meski telah berjalan sejak 2015. Ia mendorong masyarakat untuk meningkatkan kualitas bahan baku produk, khususnya dalam pembuatan pastry, dengan menggunakan bahan premium agar produk naik kelas dan mampu masuk ke segmen pasar menengah ke atas.
“Saya menyarankan agar bahan-bahan pastry menggunakan bahan premium sehingga produk ini bisa naik kelas dan masuk pasar kafe yang menyasar kalangan menengah ke atas. Dengan pendampingan dan pembinaan yang tepat, produk lokal ini bisa terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata,” ujarnya.
Fajar Gegana, S.T., anggota Komisi D yang turut hadir dalam kunjungan tersebut, meninjau langsung produk olahan ibu-ibu Desa Prima, termasuk roti pastry yang menjadi produk unggulan. Namun, ia mengakui bahwa saat ini rumah produksi yang memadai belum tersedia karena pengajuan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk pembangunan fasilitas tersebut tertunda akibat persyaratan administratif yang belum terpenuhi.
“Usulan pembangunan rumah produksi sempat tertunda, namun kami akan terus mendorong agar rencana ini bisa diwujudkan ke depan. Kami mendengar aspirasi ibu-ibu dan pemerintah desa, serta siap mendukung agar usaha ini berkembang,” ujar Fajar.
Ia menambahkan, dukungan dari pemerintah daerah dan dinas terkait sangat penting agar pendampingan berjalan maksimal sehingga potensi usaha ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara itu, Dra. Hj. Sri Muslimatun, M.Kes., memberi perhatian pada aspek kesehatan dan keamanan produk. Ia menyarankan agar seluruh produk Desa Prima dilengkapi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat, termasuk informasi kandungan bahan.
“Produk dari awal sampai akhir harus melalui SOP. Selain itu, mencantumkan komposisi bahan sangat penting agar konsumen merasa aman dan terlindungi,” ujarnya.
Kunjungan Komisi D ke Desa Karangsari ini menjadi momentum penting dalam mendorong keberlanjutan dan pengembangan program Desa Prima agar benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat desa dan peningkatan kesejahteraan perempuan sebagai pilar utama pembangunan sosial. (lz/dta)
Leave a Reply