Sleman, dprd-diy.go.id – Selasa (01/09/2020) Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) DPRD DIY melakukan koordinasi dan diskusi dengan KPP DPRD Kabupaten Sleman. Diskusi pada kesempatan ini terkait dengan isu-isu gender terkini yang ada di DIY.
Ketua KPP DPRD DIY, Rany Widayati mengungkapkan bahwa diskusi ini sekaligus dalam rangka penguatan antar kaukus perempuan di DIY. Melalui diskusi ini Rani berharap adanya koordinasi yang baik antar kaukus perempuan yang bermanfaat masyarakat.
“Kami mengucapkan banyak terimakasih sudah diterima dengan baik di forum diskusi yang sangat baik ini. Mengingat waktu kita yang padat untuk ketugasan masing-masing dan saat inilah waktunya kita untuk melakukan diskusi, berbagi informasi serta melakukan penguatan-penguatan antara kaukus perempuan parlemen provinsi dan kabupaten kota,” tutur Rany.
Sri Riyadiningsih, Kaukus Perempuan DPRD Kabupaten Sleman turut menyampaikan bahwa koordinasi ini penting untuk membahas isu-isu terkini. Penguatan parlemen juga sangat penting untuk saling berbagi inspirasi dan ide baru untuk program yang dapat membantu masyarakat.
“Kita harus siap belajar gender budgeting karena realitanya ini sangat kita butuhkan sebagai dewan. Terkait dengan kesempatan kita mengakses anggaran terkait penanganan Covid-19. Kita punya data pilih terkait delapan kelompok rentan ini, namun kita harus real mengetahui analisis dari data tersebut untuk pemecahan yang bersumber dari data masyarakat tersebut,” ungkapnya.
Tentang Raperda Pengarusutamaan Gender (PUG) dari data anggaran minimal, DPRD Kabupaten Sleman ingin meminta 15% dari anggaran. Hasil pembahasan pokja PUG di kelurahan disebutkan keterwakilan PUG di kelurahan minimal 50% adalah kaum perempuan.
“Kita memasukkan anggaran 15% di kelurahan belum bisa, namun bisa mendorong secara signifikan anggaran tersebut. Dengan perda PUG ini tidak bisa tersurat prosentase anggarannya, namun masing-masing anggota dewan perempuan di masing-masing alat kelengkapan harus bisa maksimal memanfaatkan anggaran,” jelas Sri melanjutkan.
Sementara Yuni Satia Rahayu, Anggota KPP DPRD DIY mengatakan koordinasi ini juga untuk memastikan kabupaten/kota dan provinsi memiliki data pilah terkait gender. Data ini tentunya sesuai dengan isu yang menjadi keprihatinan bersama mengenai perempuan dan anak-anak.
“Ini adalah forum yang baik untuk saling menguatkan kita sebagai kaukus perempuan parlemen. Dari data yang dimiliki tersebut dari situ bisa diuraikan berapa besar usaha yang akan kita berikan untuk mereka terutama mereka yang terkena masalah. Komitmen pemerintah daerah sangat penting untuk mendukung program kita bersama untuk 8 kelompok rentan ini terutama perempuan dan anak,” ungkapnya.
Yuni menyampaikan bahwa perlu pencermatan terkait kasus klitih di DIY serta hal yang membuat prihatin adalah korban dan pelaku mayoritas masih anak-anak. Menurutnya kasus pelecehan juga masih tergolong tinggi sehingga menimbulkan pertanyaan terkait ketimpangan antara pembangunan gender yang baik di DIY tapi namun kasus terkait gender semakin meningkat.
Siti Nurjannah, Anggota DPRD DIY sekaligus anggota KPP menanggapi bahwa kaukus perempuan parlemen ini bisa bermanfaat dan menjawab permasalahan tersebut. Nurjannah berharap koordinasi data di kabupaten dan provinsi dapat disinkronkan agar dapat melakukan aksi nyata dalam bentuk program kedepannya.
“Tidak hanya sekedar seminar yang kita lakukan, namun ada tindak lanjut yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin dengan program yang lebih menjangkau masyarakat secara langsung dan bisa dilihat dampaknya secara signifikan,” lanjutnya.
Selaras dengan pernyataan Tustiyani, Anggota KPP DPRD DIY lainnya Rita Nur Mastuti mengungkapkan harapannya pada pertemuan ini. Menurutnya koordinasi ini membuka ide-ide terkait kegiatan kaukus perempuan parlemen yang bisa didukung oleh anggaran.
“Kami ingin mengetahui kegiatan apa yang sudah dilakukan DPRD Sleman untuk membantu masyarakat di masa pandemi, kemudian bagaimana sejauh ini dampaknya kepada masyarakat karena kita tahu orang yang paling terdampak karena pandemi ini adalah perempuan dan anak-anak. Kita juga harus belajar bersama terkait gender budgeting yang terkait pengarusutamaan gender, maka perlu diinisiasi untuk pembuatan perda di DIY,” ungkapnya. (ra/fda)
Leave a Reply