YPK Rajawali Mas Sampaikan Permasalahan Leasing dan Pinjaman Online

Jogja, dprd-diy.go.id – Selasa (12/10/2021) Nuryadi, Pimpinan DPRD DIY menerima audiensi dari Yayasan Perlindungan Konsumen (YPK) Rajawali Mas yang menyampaikan masalah warga Yogyakarta yang terlibat masalah pemberdayaan, rentenir, koperasi dan bank. Pertemuan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Koperasi dan UMKM DIY, Agus Mulyono.

Kris Triwanto, Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen (YPK) Rajawali Mas menyampaikan tujuan dari YPK Rajawali Mas secara umum adalah melakukan perlindungan kepada konsumen dan edukasi kepada pelaku usaha. Ia menyampaikan saat ini masih banyak permasalahan yang terjadi ketika adanya kemacetan dari kreditur dalam mebayar kredit. Terkait hal tersebut, seharusnya leasing dapat berjalan sesuai dengan Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia.

“Ketika ada keterlambatan pembayaran atau kreditur macet itu harusnya diserahkan ke proses hukum. Yang terjadi adalah leasing melemparkan ke pihak ketiga atau dalam hal ini adalah debt collector. Kadang leasing tetap menggunakan debt collector padahal ada perjanjian yang tidak boleh pakai pihak ketiga,” jelasnya.

YPK Rajawali Mas berharap dalam proses penyelesaian tidak menimbulkan kericuhan dan tindakan arogan. Pihak YPK Rajawali Mas menyayangkan kepolisian sebagai pihak yang memberikan keamanan dan kenyamanan bagi warga justru terkadang membiarkan perilaku tersebut.

“Yang selanjutnya ini sering terjadi penagihan di atas jam kerja, tidak mau memberikan penyelesaian utang piutang. Tentang pinjaman online, banyak itu kemarin ada yang datanya digunakan untuk pinjaman online,” tambah Kris. 

Kris berharap DPRD DIY dapat membuat kebiajkan untuk pelaku leasing untuk dijadikan dasar hukum guna mencegah hal tidak diinginkan terjadi ketika ada kemacetan dari kreditur. Terkait adanya debt collector, ia berharap dapat diberikan ketegasan karena tidak ada dasar hukumnya. Adanya debt collector ini selain meresahkan warga juga merusak keistimewaan DIY.

“Kami berharap ini bisa nggak ada pihak yang bisa menengahi dan melakukan pertemuan damai kedua pihak ini. Apakah bisa uang yang (sudah dibayarkan oleh kreditur) ketika ada penarikan bisa dikembalikan meskipun tidak full,” ungkapnya. 

Tito Pangerthi, Yayasan Perlindungan Konsumen Rajawali Mas mengungkapkan masalah leasing ini memang ada penundaan, tetapi bunganya tetap berjalan. Seyogyanya di Yogyakarta ada kebijakan yang dapat mengayomi masyarakat yang terlibat dalam kemacetan ini. Ia menyayangkan praktek penarikan di lapangan yang secara etika sudah tidak benar.

“Covid ini banyak orang sulit ekonomi. Tidak sedikit kreditur yang terdampak utang piutang ketika ditangani oleh pihak ketiga atau debt collector. Konsumen perlu perlindungan bukan untuk mengecilkan bunga, tapi agar tidak ada kekerasan,” ungkapnya.

Harapannya ketika terjadi kemacetan leasing bisa atasi sesuai peraturan. Ia berharap ketika terjadi kemacetan tersebut dapat diluruskan agar bisa dinangani sesuai aturan, tanpa adanya kekerasan atau debt collector.

Agus Mulyono, Kepala Bidang Pembiayaan Dinas Koperasi dan UMKM DIY mengatakan bahwa sebelumnya ia juga mendapatkan aduan terkait permasalahan pinjam online dan peminjaman ilegal. Terkait hal tersebut ia mengingatkan bahwa OJK telah mengeluarkan daftar pinajamn yang legal dan ilegal.

“Saya senang, semoga Rajawali Mas dapat mengupayakan edukasi kepada masyarakat terkait hal ini. Kasus ini memang menurutnya tidak bisa diberantas instan dan harus ada keterlibatan pihak lain. Harus ada program yang langsung menyasar masyarakat dan pihak perbankan,” jelas Agus menambahkan.

Terkait dengan kewenangannya yakni urusan koperasi, Agus menyampaikan bahwa pihaknya telah memberikan pemahaman tentang koperasi kepada masyarakat. Terkait dengan kewenangan koperasi, dasarnya adalah ketika keanggotaannya berada di tingkat kabupaten, maka badan hukum maupun pembinaan berada di kabupaten atau kota.

Nuryadi, Ketua DPRD DIY mengatakan bahwa DPRD DIY bukanlah eksekutor, meskipun begitu masukan dari YPK Rajawali Mas sangat penting untuk disampaikan kepada pihak terkait. Ia mengatakan bisa melakukan komunikasi dengan pihak bank seperti Bank BPD DIY dan pemerintah kabupaten kota yang menjadi kewenangan masing-masing.

“Setiap tingkatan memiliki kewenangan sendiri. Ini jadi perhatian bagi DPRD DIY bahwa ada ketidakpuasan dari masyarakat,” ungkap Nuryadi. 

Nuryadi mengatakan akan mempelajari terlebih dahulu sehingga tidak bisa menjanjikan keputusan saat ini juga. Menurutnya edukasi terkait hal ini masih perlu digaungkan lagi karena banyak masyarakat yang belum sadar akan kelemahan dan tindakan preventif dalam hal ini. (fda)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*