Kunjungan Audiensi Warga Masyarakat Terdampak TPST Piyungan

Jogja, dprd-diy.go.id – DPRD DIY menerima audiensi dari warga masyarakat terdampak TPST Piyungan pada Senin (29/7/2019). Audiensi diterima oleh Muhammad Zuhrif Hudaya, Wakil Ketua Komisi C di ruang Rapat Paripurna lantai 2 Gedung DPRD DIY.

Sejumlah warga terdampak TPST Piyungan membahas beberapa permasalahan yang timbul di lingkungan tempat tinggal warga tersebut. Warga berharap dari pertemuan ini ada solusi yang didapatkan atas permasalahan tersebut. Permasalahan tersebut antara lain seperti pengelolaan sampah yang belum teratur, sehingga masih banyak sampah yang berceceran.

Menurut Riski, salah satu perwakilan warga menjelaskan bahwa saat ini masyarakat telah terdampak sampah yang belum dikelola dengan baik. Air lindi yang berceceran di sekitar pemukiman juga membuat masyarakat resah. Masyarakat menginginkan lingkungan hidup yang layak dan normal seperti biasanya.

Riski turut membacakan surat yang berisi beberapa poin yang diinginkan warga masyarakat terdampak. Poin-poin tersebut adalah warga menginginkan pengelolaan sampah yang baik dan solusi sampah-sampah yang ada tidak berceceran kembali.

“Warga juga menginginkan penyemprotan air lindi dijalanan agar tidak menambah pencemaran lingkungan. Selanjutnya warga menginginkan perbaikan jalan, lingkungan, dan infrastruktur. Warga menginginkan adanya penerangan jalah karena ketika malam tiba jalan-jalan di daerah tempat tinggal mereka memang sangat gelap. Selanjutnya warga menginginkan juga pengelola TPST diganti dengan yang lebih baik. Terakhir warga menginginkan kompensasi yang layak,” jelas Riski.

Sobirin yang juga merupakan warga terdampak menjelaskan bahwa RT 04 dan RT 03 juga ikut terdampak karena berdekatan dengan TPST tersebut. Untuk RT 04 sendiri sudah tercemar sampah sepanjang 1 kilometer. Pencemaran juga meluas hingga menggangu area masjid yang dikhawatirkan mengganggu kegiatan ibadah masyarakat.

Sementara untuk RT 03 dijelaskan bahwa hal yang membuat juga datang dari respon yang diberikan pemeritah. “Telah banyak permintaan warga yang diabaikan, pemerintah hanya mengiyakan namun tidak membuktikan,” ungkap Sobirin.

Mendengar penjelasan dari perwakilan warga tersebut, Zuhrif mengatakan bahwa dari pihak DPRD khususnya dari Komisi C sering melakukan tinjuan lapangan dan telah memikirkan solusi terbaik untuk wilayah yang terdampak TPST tersebut.

“Kami khususnya dari Komisi C akan berusaha merealisasikan harapan-harapan warga, dan juga tentang kompensasi yang diinginkan warga. Agar tercipta lingkungan hidup yang sehat meskipun berdekatan dengan TPST tersebut,” tutup Zuhrif. (rsk/jan)