Lakukan Monitoring APBDes Nglanggeran, Komisi A dan Bappeda Kunjungi Pengelola

Komisi A Kunjungi Kantor Desa Nglanggeran

Gunung Kidul, dprd-diy.go.id – Senin (10/02/2020) Komisi A mengunjungi Kantor Desa Nglanggeran Patuk Gunung Kidul dalam rangka monitoring pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Nglanggeran. Sugeng Purwanto Kepala Biro Tata Pemerintahan DIY turut mendampingi monitoring BUMDes yang dikenal dengan desa wisata berkonsep Community Based Tourism ini.

Eko Suwanto Ketua Komisi A menyampaikan tujuan Komisi A mengunjungi Kantor Desa Nglanggeran ini untuk mengetahui secara spesifik perkembangan BUMDes Nglanggeran. Eko turut meminta penjelasan dari pengelola terkait arah konsep BUMDes Nglanggeran seperti apa.

Kepala Desa Nglanggeran Senen mengatakan bahwa desa wisata ini sudah dibentuk sejak tahun 2007, namun saat itu masih belum melalui dana desa. Saat itu pemerintah desa hanya memberikan regulasi sehingga akhirnya sejumlah pemuda bergabung membentuk kelompok sadar wisata (pokdarwis). Sehingga pada tahun 2017 pengelolaan desa wisata sudah dapat didanai dari dana desa.

“Kaitannya dengan dana desa, desa wisata ini dibangun dari tahun 2007. Kami dari pemerintah desa belum bisa memberikan pokdarwis desa. Hanya bisa memberi regulasi sehingga anak muda bergabung dalam pokdarwis. Akhirnya keluar dana desa untuk pengelolaan BUMDes pada tahun 2017 sehingga menopang desa wisata,” tuturnya.

Ahmad Nasrodin, Direktur BUMDes, mengungkapkan bahwasanya BUMDes sendiri mengandalkan sinergitas antar masyarakat yang juga bermanfaat untuk membangun perekonomian masyarakat setempat. Desa wisata saat ini sudah dikelola oleh 154 orang warga dengan memanfaatkan potensi alam dan kearifan lokal sekitar.

Ahmad menegaskan bahwa Desa Nglanggeran ini berkonsep desa wisata dengan mengintegrasikan sektor pertanian. Perkembangannya sendiri terdiri dari empat unit, yakni wisata, grosir, usaha ekonomi desa, dan TPS. Pada tahun 2017 Desa Nglanggeran turut menyumbang PAD sebesar 22 juta dan pada tahun 2018 sebesar 25 juta.

“Kami wisata berbasis pertanian. Perkembangan BUMDes Nglanggeran meliputi 4 unit, yitu wisata-grosir-usaha ekonomi desa- TPS. Tahun 2017 sudah bisa menyumbang PAD 22 juta, 2018 25 juta, tahun ini insyaAllah naik lagi,” ungkap Ahmad.

Sugeng Handoko pemuda Nglanggeran yang berada di balik berdirinya desa wisata Nglanggeran ini menambahkan bahwa saat ini wisata dikemas dengan integrasi kearifan lokal. Menurutnya ada beberapa paket yang ditawarkan, termasuk paket menginap selama 3-7 hari di rumah warga. Selain itu, ada beberapa paket edukasi, seperti pengelolaan kakao dan peternakan.

Sugeng mengakui bahwa sebelumnya warga hanya mendapatkan pendapatan saat waktu panen saja, namun saat ini adanya paket wisata edukasi pengelolaan dan pembuatan kakao meningkatkan pendapatan warga. Hal ini semata – mata untuk meningkatkan ketertarikan pariwisata yang dikembangkan dengan melibatkan kearifan lokal.

Saat ini Desa Nglanggeran sudah menggunakan e-ticketing tujuannya untuk mempermudah wisatawan mengakses wisata di Desa Nglanggeran. Selain itu, adanya ­e-ticketing ini bermanfaat untuk mengurangi kertas dengan tujuan mengurangi sampah di lingkungan Nglanggeran.

Tempat wisata yang masuk dalam 100 Top Pariwisata Berkelanjutan ini sudah cukup mengandalkan digitalisasi. Sugeng menjelaskan bahwa para pengelola sudah membuat video singkat sebagai profil dari Desa Nglanggeran, menggunakan media sosial sebagai media promosi, serta jurnalis sadar untuk mengetahui kegiatan dan kondisi desa sekitar.

Sementara itu Sugeng Purwanto Kepala Bappeda DIY sepakat bahwa pembangunan desa wisata harus diiringi dengan integrasi sektor lainnya. Indikator-indikator dari pariwisata keberlanjutan hendaknya tidak dilupakan oleh pengelola, namun semakin ditingkatkan. Penguatan kelembagaan menjadi modal utama dalam pengelolaannya.

Sugeng Purwanto berpesan agar tetap berhati – hati dengan akulturasi budaya, pengelolaannya harus dicermati dengan baik agar tidak menimbulkan kerugian di lain waktu. Kearifan lokal yang menjadi daya tarik wisatawan tidak seharusnya diubah, namun dijaga dan dirawat dengan baik sebagai aset desa.

Stevanus Christian Handoko, Anggota Komisi A, memberikan saran agar branding desa wisata lebih ditingkatkan. Menurutnya harus ada satu brand image yang diunggulkan sehingga melekat erat dengan Desa Wisata Nglanggeran itu sendiri.

Branding harus ditingkatkan lagi. Ambil satu atau beberapa yang menarik, dikemas dan di-branding agar masyarakat tau ini ciri khas Nglanggeran. Perluasan promosinya dapat dilakukan melalui media – media online, seperti situs atau aplikasi yang menawarkan destinasi wisata,” Steven menjelaskan di hadapan pengelola BUMDes.

Eko menambahkan kembali bahwa ada tiga aspek yang harus diperhatikan dalam pengelolaan BUMDes Desa Wisata Nglanggeran ini. Pertama, peningkatan kualitas SDM yang dapat dibantu oleh pemda setempat. Kedua, melakukan studi banding yang bisa dilaksankan mulai tahun 2021. Ketiga, pemanfaatan teknologi informasi. (fda)

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*