Jogja, dprd-diy.go.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY merupakan instansi yang berperan penting dalam penanganan Covid-19 di DIY. Ketugasannya dalam menghadapi pandemi atau bencana non alam ini menjadi tantangan tersendiri bagi BPBD.
Sebagai perwakilan rakyat, Muhammad Syafi’i, Anggota Komisi A mengatakan banyak hal yang harus dibenahi dari BPBD DIY. Menurutnya tugas dan peran BPBD memang dituntut untuk bisa cepat dalam koordinasi dan fasilitasi kebencanaan.
“Bencana seperti sekarang (pandemi) menjadi tantangan bagi BPBD. Sehingga kita bisa lihat bagaimana pemerintah (melalui BPBD) yang mengemban amanah untuk rakyat mengelola kebencanaan itu bisa cepat menyesuaikan bencana yang tadi (bencana non alam),” ungkap Syafi’i, Jumat (06/08/2021).
Danang Samsurizal, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD DIY menjelaskan bahwa dalam mengelola bencana ada manajemen krisis yang harus diawali dengan perencanaan. Terkait dengan adanya pandemi Covid-19 ini, Danang mengakui cukup sulit untuk mengelola manajemen krisis dan perencanaannya.
“Manajemen krisis pertama dari perencanaan, tapi soal Covid-19 ini sulit merencanakan langkahnya seperti apa, karena ada faktor eksternal yang sangan sulit. Akan kita skenariokan seperti apa juga ini butuh tantangan,” ungkap Danang.
Ia melanjutkan bahwa perencanaan sangat penting dalam merumuskan sebuah manajemen krisis, sehingga BPBD kerap membutuhkan masukan dari ahli atau akademisi. Soal kebencanaan, BPBD sendiri berperan dalam penguatan koordinasi dan kolaborasi.
Adanya pola pentahelix dinilai penting, sebab BPBD tidak dapat mencegah atau menanggulangi bencana tanpa peran serta dari elemen lainnya. Pola pentahelix merupakan sebuah kolaborasi atau keterhubungan antara pemerintah, swasta, media, akademisi dan masyarakat.
“Dengan adanya pentahelix ini kita ada di bagian koordinasi dan kolaborasi. Di koordinasi berarti semua elemen terorganisir, tujuan dan cita-cita sama yaitu aman dari bencana. Pada saat terjadi bencana baru namanya komando. Kalau melihat elemen (pentahelix) justru yang banyak sumber dayanya di masyarakat, sehingga kita lakukan kolaborasi ini,” jelas Danang.
Danang mengatakan bahwa sejauh ini BPBD juga melakukan koordinasi dengan OPD lain dalam mengatasi bencana, terutama soal Covid-19. Sejauh ini pula DPRD DIY dikatakan Danang sudah cukup memenuhi kebutuhan anggaran kebencanaan oleh BPBD DIY.
“Pandemi masuk katergori bencana sehingga ketegorinya masuk kebencanaan. Cuma ancamannya karena non alam dan ada isu kesehatan kita barengkan dengan isu kesehatan. Dalam perjalanan ini kita sambil mengelola memperbaiki sistem kita,” lanjutnya.
Syafi’i mengungkapkan DPRD DIY telah melakukan inisiatif pembentukan Perda Penanggulangan Bencana pada tahun 2010. Perda ini merupakan bentuk perhatian dari legislatif terhadap pengelolaan kebencanaan di DIY.
Ia berharap kebijakan yang sudah dibuat dan anggaran yang sudah dipenuhi dapat segera direalisasikan, terutama dalam hal penanganan pandemi.
“Kita sangat dukung kalau memang anggaran diperlukan, kita dukung, kita kawal. Harapannya anggaran yang diperuntukan bisa segera didorong dan dipercepat realisasinya. Ini jadi PR besar bagi BPBD dari apa yang sudah dianggarakan dan direncanakan dapat segera dilaksanakan,” Syafi’i menyampaikan harapannya.
Seorang Akademisi UMY, Rahmawati Husein mengatakan bahwa kelembagaan khusus kebencanaan seperti BNPB dan BPBD ini sangat penting. Menurutnya koordinasi merupakan hal yang penting dalam menghadapi bencana.
“Untuk pencegahan bencana BPBD tidak bisa jalan sendiri tapi koordinasi dengan OPD lain. Misal pandemi ya BPBD harus koordinasi dengan Dinas Kesehatan,” imbuhnya.
Menurut Rahmawati, kesulitan dan tantangan yang paling besar bagi BPBD adalah dalam memimpin dan melakukan koordinasi.
“Daerah harus kuat kepemimpinananya, dari soal bencana kepemimpinan harus kuat. Perlu ada keberanian dari pemdanya, dukungan ke eksekutif dan legislatif yang juga didukung masyarakat,” jelas Rahmawati.
Ia membenarkan bahwa pola pentahelix memang perlu diperkuat dalam menghadapi situasi seperti saat ini. Sebab pada saat yang sama pemerintah harus melakukan dua hal yaitu recovery ekonomi dan recovery kesehatan.
“Ketika kita respons ya kita harus selalu lakukan sosialisasi, pada saat yang sama juga harus recovery kesehatan dan perekonomian. Ini sesuatu yang luar biasa bagi BPBD sehingga kapasitasnya perlu didukung,” ungkapnya. (fda)
Leave a Reply