Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra

PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GERINDRA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2018 dilakukan dengan tujuan untuk menyesuaikan APBD dengan perkembangan dan/atau oleh karena akibat keadaan, misalnya terjadi pergeseran anggaran antar unit organisasi kerja, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, atau dalam kondisi khusus. Selain itu, saldo anggaran yang berlebih harus digunakan untuk pembiayaan tahun anggaran berjalan.

Kenaikan anggaran dalam perhitungan anggaran perubahan tentu menjadi menarik jika dilihat dalam alokasi belanja yang bisa dilakukan pada anggaran perubahan dengan tujuan untuk mencapai target pembangunan yang dicanangkan pada tahun berjalan. Perubahan anggaran membuka ruang fiskal untuk bisa melakukan perubahan-perubahan alokasi belanja, khususnya yang sesuai dengan isu-isu strategis yang terkait dengan kondisi pembangunan satu daerah, misalnya soal kemiskinan, kesejahteraan, kebencanaan, ataupun mengurangi kesenjangan infrastruktur pembangunan daerah pedesaan sebagai upaya peningkatan aksesbilitas masyarakat pedesaan untuk bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi. Selain itu, perubahan anggaran bisa bertujuan untuk menguatkan kembali program-program layanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan sebagai penguatan sumberdaya manusia.

JUMLAH PENDAPATAN 103.257.221.836,08 1,99

Pada tahun anggaran berjalan 2018 Fraksi Partai Gerindra  mencatat pendapatan pemerintah daerah D.I Yogyakarta tercatat semula berjumlah Rp. 5.182.969.634.011,63. Dalam anggaran perubahan bertambah sebesar bertambah sejumlah Rp. 103.257.221.836,08 1,99 dan nilai pertambahan sebesar 1.99 % menjadi Rp. 5.286.226.855.847,71. Jika dilihat dari jumlah belanja yang ada, sebelum perubahan tercatat Rp. 5.544.331.777.406,00 dan setelah perubahan tercatat Rp. 5.608.293.291.985,89. Catatan ini menunjukkan defisit 39.295.707.256,19 dari total defisit anggaran yang semula ditetapkan.

Tentu saja Fraksi Partai Gerindra  mencatat beberapa prioritas program yang harus dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah D.I Yogyakarta dalam mengalokasikan anggaran daerah yang sesuai dengan tema tahunan dalamm RPJMD 2017-2022. Beberapa isu-isu penting soal angka kemiskinan, kesenjangan infrastruktur, jumlah pengangguran terbuka, daya dukung lingkungan, penguatan investasi dibidang teknologi informasi, layanan dasar pendidikan dan kesehatan, hingga daya dukung lingkungan seharusnya menjadi pijakan penting dalam pengalokasian anggaran dalam perubahan APBD tersebut.

Beberapa pertanyaan yang Fraksi Partai Gerindra  ajukan adalah :

  1. Dalam perubahan anggaran tentu saja pemerintah daerah D.I Yogyakarta harus memperhatikan acuan tema pembangunan tahunan yang dilakukan dalam pereode RPJMD 2017 – 2022 serta capaian-capian yang telah dicanangkan.

Pertanyaannya : Bagaimana komitmen pemerintah daerah D.I Yogyakarta dalam pengalokasian anggaran yang sesuai dengan tema – tema kebijakan strategis pembangunan daerah untuk alokasi anggaran performance anggaran perubahan tahun 2018 ?

  1. Pendapatan daerah yang diprediksikan mampu mengatasi defisit belanja ternyata belum sepenuhnya memenuhi harapan di tahun 2018. Tentu saja ada beberapa pengurangan atau effisiensi dalam menyusun kegiatan. Pertanyaannya : Program program apa saja yang masih dipertahankan sebagai prioritas dalam perubahan anggaran agar target dan capaian pembangunan daerah di tahun 2018 tercapai ?
  2. Dalam performance anggaran 2018 terjadi defisit anggarn. Tentu saja hal ini berkaitan dengan alokasi anggaran yang telah ditentukan. Di sisi lain, Fraksi Partai Gerindra  berpendapat ada beberapa alokasi anggaran yang harus dikoreksi kembali, misalnya tentang investasi daerah yang menurut kami belum banyak memberikan kontribusi secara nyata.

Pertanyaannya : Bagaimana strategi pemerintah daerah mengatasi defisit anggaran dengan mengutamakan kebijakan pembangunan yang strategis untuk mencapai target pembangunan yang dicanangkan seperti pengurangan angka kemiskinan dalam angaran perubahan ?

  1. Target realiasai anggaran tahun 2018 tentu saja harus maksimal dan mengurangi SILPA yang setiap tahunnya cukup besar. Fraksi Partai Gerindra melihat bahwa SILPA selalu menjadi faktor perhitungan yang tidak cermat dalam realiasi anggaran.

Pertanyaannya : bagaima ketegasan pemerintah daerah D.I Yogyakarta dalam mengelola program dan kegiatan yang telah dicanangkan agar tidak terjadi SILPA yang cukup besar di akhir tahun anggaran ?

Kami berharap realisasi anggaran bisa maksimal dan tercapai target tema pembangunan yang telah dicanangkan. Demikian pandangan umum Fraksi Partai Gerindra  dalam RAPBDP tahun 2018. Atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan banyak terimakasih.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.