Jogja, dprd-diy.go.id – Panitia Khusus (Pansus) BA 9 Tahun 2019 melanjutkan pembahasan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DIY pada Kamis (28/3/2019). Dihadiri oleh Anggota Pansus BA 9 Tahun 2019, BPKA DIY, BAPPEDA DIY, dan Biro Hukum DIY, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus BA 9 Tahun 2019, Edy Susila.
Eko Suwanto, Anggota Pansus BA 9 Tahun 2019 menyampaikan beberapa hal menanggapi penyampaian dari BAPPEDA DIY sebelumnya. Terkait dengan penanggulangan kemiskinan, Eko mempertanyakan upaya Pemda DIY dalam menganggarkan ketersediaan lapangan kerja dan peningkatan jumlah pendapatan masyarakat. “Poin kedua, saya pertanyakan dari setiap 1 rupiah APBD mampu meningkatkan pendapatan untuk berapa orang? Lalu kebijakan apa untuk menekan belanja masyarakat?” lanjut Eko.
Dalam RPJMD 2017-2022 tersebut bahwa indikasi tema pada tahun 2018 yaitu menanggulangi kemiskinan dengan peningkatan pelayanan publik dan penguatan kelembagaan. Sedangkan pada tema dan prioritas pembangunan daerah tahun 2018, prioritas pembangunan tahun 2018 terbagi menjadi 8 tema. Eko menegaskan kepada Pemda DIY agar memperjelas tema yang digunakan pada tahun 2018 serta memperjelas hubungan antara penanggulangan kemiskinan dengan penguatan kelembagaan dan pelayanan publik.
Wawan dari BAPPEDA DIY, menanggapi tema prioritas pembangunan DIY tahun 2018 diambil dari tema besar RPJMD 2017-2022 yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). “Terkait dengan tema kita ambil, tema besarnya itu di RPJMD tapi kemudian kita sesuaikan dengan RKP-nya. Kami di daerah juga berusaha menyinkronkan antara tema yang ada di daerah dengan tema yang ada di nasional.”
Eko menyampaikan beberapa solusi terkait permasalahan tersebut, yaitu dengan mengusahakan untuk perkecil pengeluaran belanja masyarakat serta menyelaraskan pemerintah kabupaten dan kota dengan pemerintah provinsi. Penyelarasan ini dapat dilakukan dengan tujuan untuk memperkecil pengeluaran APBD dan membebaskan biaya kesehatan yang bermanfaat mengurangi pengeluaran biaya masyarakat.
Seperti yang dikatakan Eko, Edy sepakat agar Pemda DIY berusaha untuk menekan pengeluaran masyarakat dan mengubah perilaku konsumtif menjadi produktif. Menurut Edy Pemda DIY harus tegas dan bekerja dengan maksimal dalam menjalankan tugasnya. “Tidak hanya sekedar pertanggungjawaban dan pengawasan, tetapi dedikasi kepada negara ini. Harus dipantau keberlangsungannya bagaimana dan keberhasilannya bagaimana,” tutup Edy. (fda)
Leave a Reply