Pansus DPRD Jawa Tengah Pelajari Tata Tertib DPRD DIY

Jogja, dprd-diy.go.id – Selasa (05/04/2022) Pansus I DPRD Provinsi Jawa Tengah meendatangi DPRD DIY dalam rangka melakukan kunjungan kerja. Tujuannya adalah untuk mencari data dan informasi guna pembahasan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Ketua Pansus I, Muhammad Yunus mengungkapkan informasi yang ingin digali oleh DPRD Jawa Tengah adalah soal pelaksanaan reses dan sosialisasi perda. Selain itu, pihaknya juga mencari tahu mengenai perekrutan tenaga ahli dan staf sekretariat dalam peraturan yang ada di DPRD DIY.

“Terkait dengan tenaga ahli ini di DIY bagaimana cara rekrutnya, kemudian rumusannya itu bagaimana di DIY ini merumuskannya,” ungkapnya.

Ditanggapi oleh Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD DIY, Budi Nugroho bahwa pelaksanaan reses dalam aturan terbaru sebanyak tiga kali dalam satu tahun. Pelaksanaannya sendiri dalam aturan dijelaskan maksimal 6 hari, namun DPRD DIY sepakat untuk menyelenggarakannya selama 3 hari.

“Selama ini hanya 3 hari padahal maksimal 6 hari. Sehingga setiap pelaksanaan reses dilakukan di 6 titik dengan 100 peserta. Pelaksanaannya biasanya di hari libur,” jelas Budi.

Budi menambahkan sejak masa pandemi, pelaksanaan reses juga dilakukan sekaligus dengan penyaluran bansos. Bantuan ini berjumlah 600 paket bagi setiap anggota dewan selama 3 hari.

Terkait dengan tenaga ahli atau pakar, dalam tata tertib DPRD DIY hanya diamanahkan mengenai pakar. Pada aturan tersebut disaratkan bahwa pakar ada sebanyak alat kelengkapan Dewan.

“Dalam aturan hanya menyaratkan bahwa pakar itu sebanyak AKD (alat kelengkapan Dewan). Satu AKD maksimal 3 orang. Dan jabatannya dikaitkan dengan kinerja,” ungkapnya.

Perda tentang Tata Tertib DPRD DIY ini disahkan pada tahun 2018 dan terakhir dilakukan perubahan pada tahun 2019. Perubahan ini dilakukan guna menyesuaikan situasi dan kondisi untuk memaksimalkan kinerja DPRD DIY dalam menjalankan peran dan tanggung jawab untuk mewujudkan efisiensi, efektifitas, produktifitas, dan akuntabilitas pemerintahan daerah DIY. (fda)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*