Pansus Penanggulangan Kemiskinan Agendakan Jadwal Pembahasan

Jogja, dprd-diy.go.id – Setelah ditetapkan menjadi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Bahan Acara (BA) Nomor 6 Tahun 2019, Senin (11/3/2019) Panitia Khusus (Pansus) BA 6 Tahun 2019 mengadakan rapat kerja pertama. Rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua Pansus BA 6 Tahun 2019, Danang Wahyu Broto, membahas tentang penjadwalan agenda pembahasan Pansus BA 6 Tahun 2019.

Berdasarkan hasil pembahasan, Pansus BA 6 Tahun 2019 telah menetapkan agenda sebagai berikut:

  • 15 Maret 2019                    : Brainstorming Pansus BA 6 Tahun 2019
  • 18 Maret 2019                    :Penyampaian pakar dan penjelasan dari pembuat Naskah Akademik
  • 25 dan 27-28 Maret 2019   : Rapat Kerja pembahasan Pansus BA 6 Tahun 2019
  • 26 Maret 2019                    : Public Hearing Pansus BA 6 Tahun 2019
  • 1-2  April 2019                   : Konsultasi Pansus BA 6 Tahun 2019 (Dirjen Penanganan Fakir Miskin)
  • 10-12 April 2019                : Kunjungan Kerja Pansus BA 6 Tahun 2019 di dalam Jawa
  • 4-5 dan 8-9 April 2019       : Rapat kerja pembahasan Pansus BA 6 Tahun 2019

Terkait penyampaian dari pakar, Dharma Setiawan, Pimpinan DPRD DIY, mengusulkan agar mengundang pakar ahli data dan pakar ahli analisis. Menurut Dharma pembahasan raperda ini membutuhkan referensi tentang studi kependudukan dari tenaga ahli. “Saya mengusulkan adanya pakar selain dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan Dinas Sosial, bisa dari Tim Ahli Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan. Ada ahli kependudukan supaya ada jalan mengatasi kemiskinan antara makro dan mikro. Problem ini juga bisa diusulkan supaya jadi disertasi, yang sekaligus membantu soal kemiskinan ini. Pakar  itu minimal dua orang,  yaitu ahli data dan ahli analisis,” usul Dharma.

Danang berpesan kepada peserta rapat kerja Pansus BA 6 Tahun 2019 bahwa langkah awal pembahasan raperda ini adalah menyatukan pandangan eksekutif dengan Pansus BA 6 Tahun 2019. Ketua Pansus BA 6 Tahun 2019 mengingatkan bahwa Raperda Penanggulangan Kemiskinan ini harus sesuai amanah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022. (fda)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*