DPRD Banten Ingin Tahu Program Kehumasan Sekretariat DPRD DIY

Jogja, dprd-diy.go.id – DPRD Provinsi Banten mengadakan kunjungan kerja ke DPRD DIY pada Jumat (8/3/2019). Kunjungan bermaksud untuk mengetahui program kehumasan Sekretariat DPRD DIY dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DIY tahun 2019. Pertemuan dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD DIY Dharma Setiawan, Sekretaris DPRD DIY Haryanta, serta jajaran pengurus Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY.

DPRD Banten menyampaikan bahwa Humas Sekretariat DPRD  Banten masih fokus dengan media cetak dan media online serta baru mencoba media televisi. Menanggapi hal tersebut, Dharma menginformasikan bahwa setiap hari Jumat ada dialog interaktif yang diadakan di Gedung DPRD DIY. Acara ini diisi oleh Anggota DPRD secara bergantian dan mengundang narasumber.

“Kita bekerjasama dengan beberapa media cetak, online, dan elektronik. Kita manfaatkan webiste untuk langsung memberitakan kegiatan pada hari ini. Ada kerjasama dengan wartawan, ada semacam press tour juga. Ada juga majalah setahun 4 kali,” tambah Pat Nugraha, Kepala Sub Bagian Humas Sekretariat DPRD DIY.

Terkait pelayanan aspirasi masyarakat, Humas dan Protokol DPRD DIY membuka pelayanan audiensi, pelaksanaan demo atau aksi massa, dan aspirasi dari masyarakat. Aspirasi yang disampaikan nantinya akan dicatat, lalu disampaikan kepada Anggota Dewan agar bisa ditanggapi atau ditindaklanjuti. Menurut Haryanta, Sekretariat DPRD DIY selalu berusaha mengupayakan fasilitasi demo dan aksi. Dharma menjelaskan perbedaan reses dan sosialisasi Perda, dimana reses adalah kegiatan penyerapan aspirasi dari masyarakat, sedangkan sosialisais Perda adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas Perda yang telah disahkan. “Kita ada sosialisais dengan pendekatan komisional. Setiap dewan memilih sendiri Perda yang sudah dibuat, serta memilih lokasinya,” jelas Dharma.

Terakhir Dharma menyampaikan kendala dari kegiatan sosialisasi Perda. Dharma menuturkan bahwa kendala utama dari pelaksanaan sosialisasi Perda adalah kurangnya jumlah tenaga pendamping reseks staff. “Kendala di kita itu cuma staff aja kurang, makanya butuh waktu beberapa hari untuk pelaksanaan sosialisasi ini. Disini pengawasannya kencang, karena pengawasan nantinya akan kita pansuskan,” tutur Dharma. (fda)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*