Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD DIY terhadap Nota Keuangan RAPBD DIY Tahun Anggaran 2021

Jogja, drpd-diy.go.id – Kamis (15/10/2020) Fraksi-Fraksi DPRD DIY menyampaikan pemandangan umum terhadap penghantaran Gubernur DIY tentang Nota Keuangan  Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DIY Tahun Anggaran 2021. Ketujuh fraksi menyampaikan pemandangan umum fraksi di hadapan Wakil Gubernur DIY dan jajaran eksekutif melalui telekonferensi.

Fraksi PDIP menyampaikan sepakat bahwa dalam menentukan kebijakan keuangan daera hharus mempertimbangkan kondisi perekonomian DIY. Disampaikan oleh Wakil Ketua Fraksi PDIP, Yuni Satia Rahayu bahwa Fraksi PDIP menekankan agar kebijakan harus mengedepankan wong cilik. Menurutnya KUA PPAS tahun 2021 harus menjadi pedoman Pemda DIY dalam melaksanakna kebijakan pembangunan di DIY.

Sementara terkait prioritas anggaran tahun 2021 untuk pemulihan penanganan pandemi Covid-19, Fraksi PDIP menyatakan sudah tepat. Fraksi PDIP menekankan agar implementasi APBD DIY tahun anggaran 2021 dilaksanakan secara akuntabel.

“Kami lihat prioritas sudah tepat dalam upaya ini. Perlu dilakukan sinergi terhadap semua pihak. Kami dapat menerima ini karena diharapkan mampu menjawab situasi sulit dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” ungkap Yuni.

Fraksi PKS yang diwakilkan oleh Sofyan Setyo Darmawan, Sekretaris Fraksi PKS menyampaikan pertanyaan persenan setiap anggaran masing-masing prioritas dalam APBD 2021. Fraksi PKS juga memertanyakan penjelasan pengendalian Covid-19 tahun 2021 serta langkah yang diambil dalam mencapai asumsi dalam RAPBD DIY 2021.

Sofyan juga mempertanyakan terkait penjelasan penurunan terhadap BUMD dan pos belanja dalam pengentasan kemiskinan. Terkait dana keistimewaan yang mencapai 1,3 triliun rupiah pada tahun 2021 juga dipertanyakan oleh Fraksi PKS dalam penggunaannya.

“Danais 1,3 triliun, sedangkan tahun 2021 belum dianggarkan karena menunggu verifikasi, mohon penjelasan akan digunakan untuk apa dan kapan. Penurunan kemiskinan pendapatan wilayah kerjasama kemitraan dan pemulihan mohon jelaskan prosentase lokus tema ini,” lanjutnya.

Atmaji, Ketua Fraksi PAN mempertanyakan realisasi dari capaian yang ditentukan pemda yakni pertumbuhan ekonomi yang berkisar 4,2% – 6% mengingat pemda juga tengah menghadapi berbagai kendala akibat Covid-19. Sementara APBD pada tahun 2021 dianggarkan 4,116 triliun rupiah yang artinya menurun dari tahun 2020, ini menjadi sebuah pertanyaan bagi Fraksi PAN terkait kemampuan keuangan daerah terhadap upaya pemulihan Covid-19.

“Prioritas penanganan dalam asumsi APBD DIY tahun 2021 ada yang mengenai kesehatan dalam penanganan Covid-19, kami perlu tanyakan kegiatan terkait kesehatan apa saja? Mengapa pendapatan aset daerah yang dipisahkan mengalami penurunan drastis?” ungkap Atmaji menyampaikan pertanyaan dari Fraksi PAN.

Fraksi Gerindra yang diwakilkan oleh Ketua Fraksi Gerindra, Danang Wahyu Broto, menyampaikan sepakat dengan upaya penguatan SDM yang unggul melalui pemulihan ekonomi sosial masyarakat dan lain-lain.

Fraksi Gerindra turut mempertanyakan bentuk model program kegiatan dalam penurunan kemiskinan dan ketimpangan wilayah. Danang juga menyampaikan pertanyaan yakni terkait besaran pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan BUMD. Pada dasarnya Fraksi Gerindra sepakat dan mendukung Penghantaran Gubernur DIY yang telah disampaikan.

Hifni Muhammad Nasikh, Anggota Fraksi PKB menyampaikan aspirasi masyarakat yang masuk melalui Fraksi PKB seperti kelangkaan pupuk yang memberatkan petani. Setelah mencermati hal ini maka Fraksi PKB memohon penjelasan terkait implementasi kunci sistem pembangunan di daerah.

“Perlu pemda untuk mengatasi kemiskinan dengan terobosan baru dan kebijakan yang telah ditetapkan, fraksi mendukung dengan harapan dapat meningkatkan kemandirian daerah dengan mengutamakan PAD,” tambah Hifni.

Ketua Fraksi Golkar, Rany Widayati mengungkapkan Fraksi Golkar setuju terhadap nota keuangan yang disampaikan. Rany mengatakan optimis terhadap asumsi target pencapaian ekonomi makro terhadap APBD DIY tahun 2021.

“Kita tetap optmis asumsi target pencapaian ekonomi makro kami harap APBD DIY 2021 tetap memprioritaskan penanganan Covid-19 baik dalam kesehatan, ekonomi, dan sosial, khusunya masyarakat yang terdampak langsung pandemi Covid-19,” ungkapnya. 

Terakhir juru bicara Fraksi Nasdem PSI PD, Stevanus Christian Handoko menyampaikan bahwa fraksi memandang perlunya mencermati nota keuangan dan mencatat estimasi pembangunan masyarakat DIY yang harus jadi fokus bersama. 

Turunnya anggaran pada tahun 2021 tentu menimbulkan berbagai pertanyaan dari Fraksi Nasdem PSI PD. Stevanus mempertanyakan dampak penurunan anggaran yang mungkin akan mempengaruhi pembangunan yang sudah direncanakan.  

“Apakah penurunan anggaran berdampak pada penyusunan pembangunan yang sudah direncanakan. Kami harap untuk APBD DIY 2021 digunakan untuk penanganan ekonomi dan kesehatan akibat dampak Covid-19. Juga pemanfaatan TIK dalam penangan dampak sosial, ekonomi, pariwisata dan industri DIY, jelasnya. (fda)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*