Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra terhadap Raperda Inisiatif Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK

PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GERINDRA

 

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Assalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Salam Indonesia Raya

Yang kami hormati, Pimpinan Rapat Paripurna dan Pimpinan Dewan lainnya.

Yang kami hormati, Anggota DPRD DIY

Yang kami hormati, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Yang kami hormati, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Yang kami hormati, Pimpinan SKPD di Lingkungan Pemda DIY

Yang kami hormati, rekan-rekan pers dan media massa lainnya

beserta para hadirin sekalian

 

Pertama tama kami sampaikan Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD D.I Yogyakarta dalam keadaan sehat wal afiat.

Kepada Pimpinan Rapat Paripurna kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Fraksi Partai Gerindra  untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra tentang PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

 

Hadirin sidang paripurna yang kami muliakan

Pengembangan teknologi informasi di dunia telah berkembang sangat pesat, bahkan sangat membantu pemerintah dalam membangun governance reform dalam menuju good governance, khususnya mengenai prinsip traspaaransi kebijakan publik atau informasi kebijakan publik kepada stakeholders maupun masyarakat luas. Pengembangan layanan publik dalam dunia digital seharusnya sudah mengarah pada konsep layanan digital yang akseseble kepada khalayak, dimana sharing informasi menjadi model utama yang diberlakukan dalam semua proses layanan publik. Konsep big data dan one map menjadi penting dari bagian aplikasi kebijakan dan layanan publik.

Di  D.I Yogyakarta, masih banyak persoalan mengenai informasi publik dan akses masyarakat terhadap informasi tersebut. Partisipasi dalam membangun kebijakan publik memang terbuka dan ada mekanisme yang diatur di dalamnya. Akan tetapi, di D.I Yogyakarta jenis informasi publik semacam ini kadang masih dianggap dokumen rahasia yang tidak perlu di share ke publik. Banyak dokumen kebijakan publik yang belum bisa tampil secara on line, atau masih dalam bentuk dokumen tertutup yang hanya tersimpan dalam brankas dan sedikit yang menggunakannya. Contohnya adalah peta kemiskinan D.I Yogyakarta yang sebenarnya penting menjadi data di banyak stakeholders untuk dijadikan analisis sosial. Akan tetapi, peta kemiskinan ini belum menjadi persoalan banyak stakeholders karena sulitnya mengakses secara online dalam bentuk program data base di internet.

Minimnya aksesbilitas publik terhadap kebijakan daerah, khususnya mengenai aspek geospasial pengembangan pembangunan daerah misalnya menjadikan informasi yang sangat mahal dan tak terjangkau. Di sisi lainnya, pemerintah daerah D.I Yogyakarta juga belum mengembangkan pola kebijakan dalam satu map dan data yang secara terbuka on line dan akseseble untuk semua stakeholders. Persoalan inilah sebenarnya yang banyak menghambat kemajuan sistem informasi. Tentu saja persoalan ini tidak hanya pemerintah daerah D.I Yogyakarta, akan tetapi terjadi di banyak pemerintah daerah lainya di Indonesia masih gamang dalam membangun sharing informasi kepada publik.

Hadirin sidang paripurna yang kami muliakan

Berubahnya platform komunikasi publik seharusnya menjadi catata penting bagi pemerintah daerah D.I Yogyakarta, bahwa ketertarikan publik kepada kebijakan daerah seakan-akan berkurang. Masyarakat pengguna internet khususnya sering mengeluhkan minimnya informasi publik dalam bentuk data spasial untuk pengembangan usaha dan bisnis publik.

Adanya raperda PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI yang digagas untuk menuju Jogja Smart Province mempunyai peluang cukup besar untuk pengembangan informasi teknologi, tidak saja untuk pengembangan tata keloloa pemerintahan daerah, perbaikan administrasi, akan tetapi juga harus membuka ruang kepada publik untuk ikut serta di dalamnya dengan konsep Teknologi Informasi yang mampu melibatkan publik dalam pengembangannya. Fraksi Partai Gerindra  sangat apresiatif kepada raperda tersebut. Ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan.

  1. Konsep data terpadu yang dikembangkan tentu menunjukkan kemajua kebijakan daerah tentang sharing data yang selama ini masih belum terintegrasi dengan baik, salah satunya pada OPD yang menjadi ujung tombak layanan informasi publik.

Pertanyaannya adalah bagaimana konsep data base yang bersifat one map, big data tersebut bisa menjadi konsep yang terintegasi dalam implementasinya seperti yang diwacanakan dalam perda TIK ?

  1. Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) menjadi sangat penting dalam era millenials. Banyak data penting tersimpan di pema dan belum menjadi informasi publik yang terbuka secara on line. Bahkan cenderung informasi tersebut susah diakses. Masyarakat senantiasa berharap ada sharing informasi dari pemerintah daerah untuk pengembangan berbagai bisnis khususnya karena banyak bergatung pada kebijakan daerah sebagai support sis

Pertanyaannya adalah konsep pengembangan dasar seperti apa yang akan dikembangkan ke depan untuk memajukan Teknologi Informasi Sistem yang aksesable terhadap publik ?

  1. Dalam pengembangan Jogja Smart Province, khususnya dalam desain teknologi informasinya, tentu ada ruang publik untuk terlibat aktif di dalamnya. Seperti pengembangan bisnis, kebencanaan ataupun sistem informasi asset daerah. Dalam pasal 31, dijelaskan peran serta masyarakat ada 3 hal, memberikan masukan dalam pengelolaan TIK; bekerjasama dengan pemerintah daerah; dan memberikan dukungan dalam pengelolaan TIK. Dalam konteks Teknologi Informasi komunikasi tentu ada konsep sharing data, ataupun sharing aktivitas kepada masyarakat atau publik pengguna.

Pertanyaannya, Bagaimana hak hak publik diatur dalam perda tersebut, khususnya dalam menentukan hak sharing terhadap TIK ?

 

Hadirin sidang paripurna yang kami muliakan

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra  tentang rencana perda Teknologi Informasi dan Komunikasi. Fraksi Partai Gerindra  senantiasa mendorong pemerintah daerah D.I Yogyakarta untuk bisa melakukan perbaikan teknologi informasi, khususnya yang bisa menganut sharing informasi kepada masyarakat luas di era millenials. Tentu saja kedepan akan memberikan perubahan sikap masyarakat terhadap pemerintah daerah, khususnya mengenai informasi publik dan pengembangannya kepada masyarakat. Atas perhatiannya, kami haturkan banyak terimakasih.

   Wassalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

 

 

Yogyakarta, 13 Oktober 2018

Fraksi Partai Gerindra

DPRD DIY

 

 

                                                      SUROYO

                           KETUA FRAKSI PARTAI GERINDRA

 

 

                            ANTON PRABU SEMENDAWAI SH, MKn

                                              SEKRETARIS FRAKSI

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.