Pemaparan Anggaran Umum Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY bersama Komisi A

Jogja,dprd-diy.go.id – Komisi A mengadakan rapat kerja pada Selasa (19/07/2021) bertempat di Ruang Rapat Umum, lt.2 yang dilaksnakan secara daring melalui aplikasi Zoom. Rapat yang dipimpin oleh Suwardi, Wakil Ketua Komisi A dan diikuti oleh Biro Organisasi, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Inspektorat DIY dan Bappeda DIY.

Aris Nugroho memaparkan tentang kebijakan APBD tahun 2022 bahwa tidak ada pendapatan namun terkait dengan anggaran belanja pada tahun 2022 di provinsi Yogyakarta mencapai Rp 24.553.880.519  yang akan dipergunakan untuk belanja operasi dan belanja modal. Anggaran tersebut juga digunakan untuk 2 program, 12 kegiatan, dan 28 sub kegiatan, termasuk anggaran program keistimewaan tahun 2022.

Krido Supriyatno, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY menyampaikan anggaran tahun 2022 terkhusus pertanahan di sektor provinsi Yogyakarta terdapat 1 program dan 1 kegiatan. Namun, dalam 1 kegiatan terdapat 10 sub kegiatan yang terbagi menjadi dua yakni menggunakan dana keistimewaan dan dana APBD. Dari dana APBD diambil 34 juta untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum sedangkan untuk dana istimewa 5 miliar rupiah digunakan untuk kegiatan pengelolaan tanah kasultanan dan kadipaten.

Hasil rapat pembahasan tentang KUA PPAS Tahun 2022 pada hari ini telah disetujui bahwa penanganan Covid-19 menggunakan danais.

“Kami mengusulkan penananganan Cocid-19 menggunakan dana istimewa untuk menangani Covid-19 sembari menunggu keputusan menteri keuangan sehingga dalam kesempatan ini usulan dapat disetujui,” ungkap Suwardi.

Kemudian terkait dengan sinau pancasila, Suwardi menegaskan bahwa program tersebut tidak menggunakan dana istimewa. Namun, untuk program wawasan Bhineka Tunggal Ika akan menggunakan dana istimewa. Selain itu, dana istimewa juga akan digunakan untuk menunjang kesejahteraan rakyat. Menempatkan kelurahan sebagai basis dalam tata pelaksanaan dana istimewa serta diharapkan diadakan monitoring dan evaluasi tentang beberapa kebijakan di kelurahan. Terakhir, skema sosialisasi berbasis kecamatan tahun 2021 diharapkan kembali dengan skema yang dilakukan pada tahun 2019/2020. (*)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*