Pembahasan Pansus BA 23 Tahun 2O22 terkait Raperda Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa

Jogja, dprd-diy.go.id – Panitia Khusus BA 23 tahun 2022 DPRD DIY melangsungkan rapat kerja yang membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa pada Rabu (10/08/2022).

Pada rapat kerja tersebut, tim penyusun Raperda memaparkan materi terkait penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah kepada Pansus BA 23 tahun 2022 yang dipimpin oleh Syukron Arif Muttaqin.

Puspaningtyas sebagai juru bicara Tim Penyusun Raperda dari CV Multi Lisensi menyampaikan kondisi yang melatarbelakangi penyusunan Raperda yaitu tingginya angka gangguan jiwa di Indonesia, terlebih di DIY yang menduduki peringkat kedua nasional dengan kasus gangguan jiwa berat (Riskesdas, 2018).  Angka ini meningkat dari tahun ke tahun, ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah pasien dan kunjungan ke fasilitas kesehatan jiwa di DIY.

Pemasungan dan bunuh diri masih terjadi di tengah masyarakat, diduga karena kurangnya perhatian dan kesadaran masyarakat akan kesehatan jiwa. Diperparah dengan kurangnya fasilitas, anggaran, dan tenaga kesehatan yang diperlukan untuk mensukseskan upaya kesehatan jiwa.

Adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa ini diharapkan akan memberikan payung hukum dan jaminan atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi penderita masalah kejiwaan.

Sofyan Setyo Darmawan, Anggota Pansus BA 23 tahun 2022 mengusulkan adanya tambahan data-data statistik pasien ODMK dan ODGJ dalam naskah akademik, terutama apabila penderita berada dalam kluster remaja dan dewasa muda. Sofyan menilai, kesehatan jiwa generasi muda perlu dikaji secara cermat.

“Kita ingin memfokuskan di kluster itu, karena masa depan kita berada dalam tangan mereka (generasi muda). Sehingga, perhatian kita terhadap kesehatan jiwa mereka itu penting. Deteksi dini itu penting dilakukan untuk anak-anak kita,” ujarnya.

Koeswanto, Anggota Pansus lainnya memberikan tanggapan terkait kurangnya fasilitas dan tenaga kesehatan jiwa yang ada. Koeswanto menambahkan bahwa APBD yang disalurkan untuk kesehatan jiwa masih minim dan perlu untuk diperjuangkan. Jika diperlukan, lembaga yang bergerak khusus untuk menangani masalah ini – seperti satgas – juga dibentuk untuk meningkatkan keterlibatan dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan jiwa.

Selain itu, Anggota Pansus Siti Nurjanah menyarankan untuk menambahkan muatan spiritual pada naskah akademik raperda. Kaitannya adalah untuk menguatkan iman dan pengamalan agama yang dipeluk masing-masing rakyat Indonesia sebagai negara yang religius.

“Kita ini negara yang religius, jadi semoga bisa ditambahkan perihal keimanan, jangan dilupakan. Karena pegangan terhadap agama itu juga penting untuk kebutuhan batiniah, bukan hanya lahiriah,” ujarnya.

Masukan dan usulan yang ada ditampung dan diterima dengan baik oleh Tim Penyusun Raperda, dan akan dikonsultasikan dengan OPD terkait.

Pada penghujung rapat, Syukron Arif Muttaqin selaku Ketua Pansus berharap raperda ini setelah disahkan nantinya akan dapat diimplementasikan dengan baik untuk menjawab segala tantangan DIY dalam hal penanganan dan penyelenggaraan kesehatan jiwa.(Ts)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*