Jogja, dprd-diy.go.id – Novida Kartika Hadhi, Anggota Komisi C DPRD DIY mengungkapkan adanya pandemi Covid-19 membuat pembangunan infrastruktur menjadi terhambat. Novida mengatakan sekitar 50 persen anggaran yang digunakan untuk infrastruktur dialihkan untuk menangani kasus Covid-19 di DIY.
“Di tahun 2020 ini ada 50 persen anggaran untuk infrasruktur dialihkan untuk penanganan – penanganan Covid-19,” tuturnya saat menjadi narasumber dalam program acara Kita Bicara TVRI Jogja, Selasa (29/09/2020).
Dwiaryo Dyatmiko, Ketua INKINDO DIY mengungkapkan fakta bahwa sejak masa pandemi ini beberapa proyek dengan pemenang lelang dibatalkan. Hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku juga dalam rangka pemenuhan kebutuhan penanganan Covid-19 oleh Pemda DIY.
“Contohnya mungkin yang di kelanjutan di ruang VIP Bandara YIA, pemenangnya sudah ada tapi karena kondisi seperti ini dibatalkan. Padahal pemenang (tender) itu sudah beli ini itu, sudah keluar biaya banyak, kondisi seperti ini ya sudah mau bagaimana lagi kita maklumi,” tuturnya menjelaskan realita terhambatnya pembangunan infrastruktur.
Dwiaryo menyampaikan harapannya agar beberapa proyek yang masih dapat dikerjakan hendaknya tidak dibatalkan. Dwiaryo mengaku pembatalan sejumlah proyek ini turut berdampak bagi para pekerja yang dinaungi oleh penyedia jasa.
“Untuk paket-paket kegiatan yang bisa kami kerjakan ini harapan kami jangan sampai dikurangi lagi dan tetap berjalan sehingga kami bisa menghidupi karyawan kami,” tuturnya.
Wakil Kepala Dinas PUP ESDM DIY, Bambang Widyosatmo mengungkapkan dalam situasi seperti ini penting pemanfaatan anggaran secara tepat, karena ini juga dalam rangka pemenuhan kebutuhan kesehatan dalam penanganan Covid-19. Menurutnya keterbatasan anggaran ini membuat pembangunan infrastruktur hanya berjalan sesuai dengan kemampuan kapasitas yang ada.
“Pak Sekda mengimbau semua sektor itu (pembangunan) tetap berjalan seperti apa adanya dengan daya yang ada seadanya. Dengan keterbatasan anggaran yang seperti ini ya kita laksanakan yang mampu kita buat dengan kapasitas yang ada,” jelasnya.
Terkait dengan banyaknya aduan dari masyarakat terkait hasil pengerjaan infrastruktur yang kurang optimal. Menurutnya Dinas PUP ESDM DIY sudah memiliki unit tersendiri yang bertugas memilih dan menyeleksi penyedia jasa.
“Suatu pekerjaan yang ditunjuk semua kriteria kita itu sudah diatur sedemikian rupa. Harapannya dengan ketatnya seleksi tadi itu juga nanti akan bisa memberikan hasil yang maksimal atau optimal,” ungkapnya.
Novida menambahkan bahwa DPRD DIY telah berdiskusi dengan mitra kerjanya agar upaya pembangunan infrastruktur sejalan dengan pemenuhan perekonomian masyarakat DIY. Diungkapkan Novida pemberdayaan tenaga lokal dalam pengerjaan infrastruktur ini dapat menciptakan peluang pekerjaan baru yang turut membangkitkan perekonomian.
“Adanya pekerjaan tersebut masyarakat sekitar itu bisa ikut bekerja ya inilah bagaimana kita menjaga perekonomian kita tetap stabil. Meskipun bukan aturan tertulis tapi yang diharapkan dari pengelolaan usaha konstruksi bisa mendukung pertumbuhan ekonomi sekitar,” harap Novida dari pembangunan infrastruktur selama masa pandemi ini. (fda)
Leave a Reply