Jogja, dprd-diy.go.id – Komisi B DPRD Provinsi DIY melakukan Kunjungan Dalam Daerah (KDD) untuk melihat perkembangan destinasi wisata di daerah Hutan Pinus di Kabupaten Bantul. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi B Andriana Wulandari, S.E., didampingi Sekretaris Komisi B Wildan Nafis, S.E., M.H., serta anggota Komisi B lainnya serta didampingi oleh perwakilan OPD terkait dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, Dinas Pariwisata DIY, dan Panewu Dlingo pada Selasa (21/1/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Andriana Wulandari memberikan penekanan pentingnya pengembangan destinasi wisata berbasis budaya.
“Kami ingin memberikan gambaran yang lebih luas mengenai potensi pariwisata yang bisa dikembangkan, termasuk pemanfaatan dana cagar budaya yang harus dikaji lebih dalam dan diperkuat dengan peraturan daerah untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat.”
Selain itu, Andriana juga mengajak para pihak untuk mendiskusikan potensi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk ketersediaan air dan daya tarik budaya.
Pada titik kedua kunjungan, rombongan DPRD DIY mengunjungi Pantai Baru yang terletak di Ngentak, Kalurahan Poncosari, Kapanewon Srandakan. Di sana, mereka mendapati adanya masalah serius terkait abrasi pantai yang mengancam keberadaan kawasan tersebut. Sejumlah masyarakat setempat telah berinisiatif melakukan penanggulangan dengan menggunakan karung pasir untuk menahan air laut.
Dalam diskusi tersebut, beberapa pihak menyoroti pentingnya penataan kawasan selatan Bantul yang lebih sistematis untuk mengatasi ancaman abrasi ini. Salah satu warga setempat, yang juga tergabung dalam kelompok nelayan, menekankan perlunya perhatian lebih terhadap masalah ini agar kawasan pesisir tetap aman dan dapat terus mendukung kehidupan masyarakat lokal.
Kunjungan berlanjut ke Pantai Kuwaru yang terletak di Kecamatan Srandakan. Di sini, para anggota Komisi B DPRD DIY mengadakan diskusi dengan sejumlah nelayan milenial dan OPD terkait, termasuk Dinas Pariwisata dan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY.
Perwakilan nelayan milenial menyampaikan harapannya agar Pantai Baru terus berkembang sebagai pusat perekonomian bagi masyarakat sekitar, terutama dengan melibatkan lebih dari 100 UMKM dalam industri kuliner halal.
“Kami sudah mengajukan agar UMKM di Pantai Baru memiliki sertifikat halal, dan baru-baru ini 60 UMKM sudah mendapatkan sertifikat tersebut. Setiap minggu, tidak kurang dari 400 orang berjualan di pantai ini, yang menjadi tumpuan hidup bagi kami,” ujar nelayan tersebut.
Sementara itu, salah satu nelayan lainnya meminta dukungan terkait armada dan alat tangkap nelayan untuk memperlancar kegiatan mencari nafkah di laut.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, R Hery Sulistio Hermawan mengingatkan bahwa abrasi yang terjadi di pantai merupakan dampak dari perubahan iklim global yang mempengaruhi wilayah pesisir.
Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha lokal dalam pengembangan sektor pariwisata dan perekonomian berbasis kelautan dan budaya di Kabupaten Bantul. (uns/fz)
Leave a Reply