Penjelasan Tim Penyusun Raperda tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan

Jogja, dprd-diy.go.id – Pansus BA 6 Tahun 2022 melaksanakan rapat kerja bersama tim penyusun Raperda Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan. Tim penyusun menyampaikan paparan penjelasan kepada pansus dan OPD terkait sebelum masuk dalam pembahasan draf raperda.

Hari Supriyanto selaku tim penyusun menjelaskan bahwa raperda ini merujuk pada Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Meskipun begitu, pada raperda ini bantuan hukum ditekankan pada masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Ia menjelaskan terdapat dinamika dalam penyebutan orang yang termasuk dalam kelompok rentan dalam draf raperda Pasal 16 ayat 2. Sebagian menilai penyebutan tersebut akan membuat limitasi, namun adanya penyebutan justru memudahkan pelaksanaan raperda nantinya.

“Definisi kelompok rentan ada baiknya tidak disebutkan dikhawatirkan akan terjadi limitasi, tetapi bagus juga jika disebutkan untuk memudahkan pelaksanaan perda. Namun setelah dipertimbangkan bahwa perluasan ini tidak menyimpang dari sistem jadi masih memungkinkan (disebutkan),” ungkapnya pada Kamis (06/04/2022).

Menanggapi pertanyaan Yuni Satia Rahayu soal lampiran surat keterangan, Hari menjelaskan bahwa dalam Pasal 16 ayat 3 tertera lampiran lain sebagai pengganti. Menurut Hari pada dasarnya raperda ini berupaya untuk mempermudah pemohon bantuan hukum dalam mengakses bantuan hukum baik bagi penerima dan pemberi bantuan hukum maupun Dinas Sosial.

“Raperda ini memberikan seluas-luasnya (kesempatan) beri bantuan ke masyarakat miskin dan kelompok rentan, siapa saja yang mungkin bisa masuk itu di perluas pada pasal tadi (pasal 16 ayat 2) jadi bisa masuk. Nah syaratnya jika tidak bisa melampirkan surat keterangan miskin atau surat keterangan kelompok rentan sebagai gantinya dapat melampirkan data-data dalam poin-poin pasal 16 ayat 3,” jelasnya.

Ia menambahkan jika masyarakat miskin sudah terlanjur terlibat kasus hukum dan tidak memiliki data-data tersebut, maka dapat melalui advokat atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Sementara untuk kelompok rentan memang harus mendapatkan keterangan dari Dinas Sosial.

Rany Widayati, Anggota Pansus justru membahas mengenai fakta bahwa DTKS saat ini masih tidak sesuai, sementara data juga dibutuhkan untuk memberikan bantuan hukum. Ia mengkhawatirkan soal pendampingannya nanti di lapangan.

Hari menanggapi bahwa sosialisasi memegang peranan penting dalam raperda ini, karena pelaksanaannya nanti akan dikatakan berhasil jika aturan ini bisa tersosialisasikan dengan baik. Menurutnya lebih baik jika sosialisasi bisa dimulai sejak pembahasan raperda saat ini.

“Sebisa mungkin di pra perda (pembahasan raperda) melibatkan stakeholder. Karena sosialisasi tidak hanya normatif setelah raperda disahkan tapi sejak penyusunan ini masuk tahap sosialisasi juga,” ungkapnya.

Anggota Pansus lainnya, Stevanus Christian Handoko mempertanyakan mengenai keterangan orang yang berpotensi menjadi korban yang menurutnya kurang jelas. Ia juga mempertanyakan soal pemberi bantuan hukum yang belum mendapatkan akreditasi.

Hari menjelaskan bahwa bahwa kriteria miskin sendiri raperda ini memang mengacu pada Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011. Sementara terkait kelompok rentan ini memang harus didefinisikan sendiri. Oleh karena itu, pada pertemuan ini disepakati bahwa salah satu syarat data keterangan kelompok rentan dapat diserahkan kepada Dinas Sosial.

“Kelompok rentan harus kita defisinikan sendiri. Misal tadi ada yang berpotensi, itu adalah yang semula dia mungkin mampu tapi karena keadaan itu dia jadi tidak mampu. Kekerasan dalam rumah tangga ini kan termasuk berpotensi. Makanya tadi ada perubahan itu kan bisa jadi solusi,” jelasnya,

Terkait pemberi bantuan hukum dalam raperda ini telah dijelaskan dalam pasal 10. Pada pasal tersebut pemberi bantuan hukum harus mendapatkan akreditasi dari kementerian terkait. Hal ini sebagaimana yang telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Yuni selaku Ketua Pansus sepakat agar raperda ini dapat mendorong banyak LBH yang dapat memberikan bantuan hukum. Tentunya dengan fokus pada masyarakat miskin dan kelompom rentan sesuai naskah akademik raperda ini. (fda)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*