Jogja, dprd-diy.go.id – Kepala Bappeda DIY, Beny Suharsono menyampaikan paparan mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DIY Tahun Anggaran 2021. Paparan disampaikan sebagai bagian dari pembahasan Pansus BA 8 Tahun 2022 guna menyusun rekomendasi atas LKPJ Gubernur DIY Tahun 2021.
Beny mengungkapkan meskipun target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD mencapai target, namun masih terkendala kurangnya chanel pembayaran pajak online, dampak pandemi Covid-19, serta penerimaan Bagi Hasil dan Dana Transfer dari pusat berkurang. Secara bertahap Pemda DIY telah melakukan perbaikan seperti menambah kanal pembayaran pajak, membebaskan denda PKB dan BBNKB, keringanan pembayaran retribusi, dan sebagainya.
“Penyebab kenaikan serapan anggaran karena aktivitas kegiatan pasca pandemi Covid-19, serta meningkatnya belanja bagi hasil pendapatan dan bantuan keuangan,” tambahnya menerangkan pengelolaan keuangan daerah, Kamis (06/04/2022).
Beny mengungkapkan terdapat 3 indikator yang tidak mencapai target sesuai yang telah ditetapkan dalam RPKDP 2021, yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indeks gini, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Sementara yang tidak mencapai terget sesuai RPJMD 2021 yitu IPM, indeks gini, presentase angka kemiskinan, IKLH, indeks Wiliiamson, dan Bidang Tanah Kasultanan Kaidpaten dan Tanah Desa yang Terfasilitasi untuk Dikelola serta Dimanfaatkan.
Heri Dwi Haryono selaku Anggota Pansus menuturkan bahwa persoalan kemiskinan di DIY ini masih cukup tinggi di beberapa wilayah dan harus menjadi perhatian lebih. Sementara Anggota Pansus yang lain, Syukron Arif Muttaqin mengungkapkan pentingnya evaluasi terkait dengan IPM.
“LKPJ ini kan ada kaitannya antara input dan output. Ada ketimpangan di sini bagaimana seperti yang sudah direncanakan contohnya dermaga sampai sekarang sudah lama sekali (tidak dibangun). Tentang nelayan milenial juga mana belum terlihat,” ungkap Syukron.
Sinarbiyatnujanat, Wakil Ketua Pansus mengevaluasi soal kejahatan jalanan yang perlu ditindaklanjuti dengan tegas. Menurutnya akar permasalahannya perlu dikaji dengan cermat.
“Ada akar masalah yang jadi problem dasar saya kira perlu untuk dikaji sebenernya akar persoalannya dimana. Apakah di lingkungan atau dimana,” ungkapnya.
Hal serupa juga disampaikan oleh Andriana Wulandari bahwa kasus kejahatan jalanan ini mengancam citra Jogja sebagai Kota Pelajar. Menurutnya parameter dalam menghadapi kasus ini sangat penting, juga perlu solusi pasti untuk permasalahan ini.
“Kita punya data Jogja ini yang menjadi permasalahan. Soal data tidak pernah selesai. Kalau ada program untuk anak, seperti misalnya program olahraga. Sejauh ini kan anak hanya terbatas di sekolah, ekstra kulikuler setelah itu ya sudah. Perlu kegiatan di luar sekolah,” ungkap Andriana.
Beny menanggapi bahwa Pemda DIY dalam mengambil kebijakan didasarkan pada data yang terpusat dalam DATAKU. Terkait nelayan milenial, Beny menjelaskan Pemda DIY memiliki SMK Maritim, hanya saja masih terkendala minat peserta.
“Kami ada dikotomi antara dana reguler dan danais, kami pandang dari kantong input dan kantong caranya. Kita sepakat saja untuk membahas danis bisa bahas dengan Paniradya Kaistimewan,” Beny menjelaskan dana keistimewaan.
Beny juga menjelaskan bahwa Pemda DIY telah memiliki forum Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai salah satu program penurunan kemiskinan DIY. Permasalahan sampah juga masih menjadi kendala bagi Pemda DIY, meskipun begitu Beny mengungkap Pemda DIY berupaya menangani dari hulu sampai ke hilir. (fda)
Leave a Reply