Perubahan APBD DIY Tahun Anggaran 2021 Disetujui Bersama

Jogja, dprd-diy.go.id – Setelah melakukan berbagai rangkaian pembahasan dalam perubahan APBD DIY Tahun Anggaran 2021, pada Jumat (17/09/2021) Badan Anggaran menyampaikan laporan hasil kerjanya. Anton Prabu Semendawai, Wakil Ketua DPRD DIY yang sekaligus menjadi juru bicara Badan Anggaran menyampaikan laporan hasil pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD DIY Tahun Anggaran 2021.

Anton menyampaikan bahwa target pendapatan disepakati berkurang Rp 73.797.592.675,- dari target pendapatan anggaran murni yang semula Rp 5.727.769.666.875,-. Seteleh dilakukan perubahan, Pendapatan ditargetkan sebesar Rp 5.653.972.074.200.-.

Pada Belanja dalam perubahan APBD DIY Tahun Anggaran 2021 disepakati berkurang Rp 65.647.145.357,- yang semula dalam Belanja murni sebesar Rp 6.091.572.432.696,-. Disepakati bahwa Belanja dalam Perubahan APBD DIY Tahun Anggaran 2021 setelah perubahan adalah sebesar Rp 6.025.925.287.339,-.

Sementara untuk pembiayaan, Penerimaan Pembiayaan Daerah disepakati bertambah sebesar

Rp 3.150.447.318,- dari semula Rp 486.302.765.821,- menjadi sebesar Rp 489.453.213.139,-. Untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah disepakati berkurang Rp 5.000.000.000,- yang semula Rp 122.500.000.000,- menjadi sebesar Rp 117.500.000.000,-

Sehingga pembiayaan netto disepakati sebesar Rp 8.150.447.318,- dari semula Rp 363.802.765.821,- menjadi sebesar Rp 371.953.213.139,-.

Badan Anggaran turut menyampaikan saran dan pendapatnya, Badan Anggaran mendorong kegiatan Pemda DIY yang dibiayain oleh APBD DIY hendaknya tetap mengacu pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan berkelanjutan sesuai prinsip good governance. Hal tersebut juga untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI yang sudah diraih oleh DIY.

Badan Anggaran turut mengharapkan agar Gubernur dapat terus melakukan upaya taktis strategis untuk optimalisasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Selain itu juga termasuk optimalisasi penggunaan dana keistimewaan yang mendorong Pemda DIY untuk bekerja lebih dalam menyiapkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi tahun mendatang.

“Sehingga perubahan APBD sebagai momentum penting untuk evaluasi dan re-orientasi program pembangunan tahun 2021 harus dijadikan penguatan untuk upaya fondasi penguatan pemulihan ekonomi sosial masyarakat,” ungkap Anton.

Selanjutnya Badan Anggaran mengharapkan seluruh program dan kegiatan yang telah dimuat dalam APBD perubahan tahun anggaran 2021 dapat segera direalisasikan. Hal tersebut mengingat sisa waktu yang terbatas dan agar masyarakat dapat segera merasakan dampak positifnya.

Anton menyampaikan bahwa Badan Anggaran mendukung alokasi anggaran percepatan vaksinasi. Harapannya adalah harus memiliki target yang terukur untuk mengukur tematik pembangunan tahun 2021.

Badan Anggaran mengaharapkan agar perubahan APBD DIY 2021 memberikan dampak positif dan dapat segera dirasakan langsung efeknya oleh masyarakat. Anton mengatakan salah satu dampak positif yang diharapkan adalah pada sektor pelayanan umum.

“Tuntutan publik atas pelayanan menjadi kian kompleks dan rentan komplain. Hendaknya dibuka seluas-luasnya informasi terhadap pelayanan umum dan pelayanan prima terutama di bidang pendidikan dan kesehatan,” jelas Anton.

Seluruh fraksi DPRD DIY sepakat dan menyetujui penetapan perubahan APBD DIY tahun anggaran 2021 menjadi Perda DIY. Pada rapat paripurna ini dilakukan persetujuan bersama atas laporan, saran dan pendapat Badan Anggaran yang tersebut dalam Bahan Acara Nomor 26 Tahun 2021.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan pendapat akhirnya dalam rapat paripurna ini. Gubernur memberikan apresiasi kepada pimpinan dewan, fraksi dan komisi, maupun badan anggaran dalam pembahasan APBD DIY tahun 2021. Gubernur mengungkapkan selanjutnya Perda ini akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Besar harapan kami semoga hasil evaluasi tidak ada catatan-catatan yang mengakibatkan proses anggaran ini menjadi lebih panjang. Setelah rancangan perubahan APBD DIY 2021 ditetapkan akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan,” ungkap Gubernur. (fda)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*