Petani Keluhkan Sulit Dapatkan Pupuk Bersubsidi

Jogja, dprd-diy.go.id – Danang Wahyu Broto, Ketua Komisi B DPRD DIY mengatakan saat ini para petani tengah merasakan kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Menurutnya pupuk sendiri penting guna mendukung ketahanan pangan.

“Masalah subsidi pupuk ini cukup unik, ada sedikit perbedaan antara luasan dan jumlah ketersediaan pupuk. Kami ingin intinya agar petani kita sejahtera, mudah bekerja, menghasilkan produk unggul dan berdampak positif untuk ekonomi mereka,” ungkapnya dalam forum diskusi wartawan unit Sekretariat DPRD DIY, Jumat (20/11/2020).

Suwanto, pengurus Gabungan Kelompok Petani (Gapoktan) Sumber Harapan Desa Sumbermulyo mengatakan bahwa persoalan pupuk bersubsidi di DIY dari tahun ke tahun selalu sama. Kini harga pupuk non subsidi tiga kali lipat dari harga pupuk bersubsidi.

“Contohnya harga pupuk subsidi urea yang dijual di Gapoktan sekitar 90 ribu rupiah per sak untuk Harga Eceran Tertinggi (HET), maka harga pupuk non subsidi mencapai lebih dari Rp 280 ribu rupiah per sak,” tambahnya.

Suwanto melanjutkan bahwa saat ini yang tersedia hanya pupuk non subsidi. Menurut keterangannya jika ada ketersediaan pupuk subsidi pun dari pengecer tidak diberikan ke Gapoktan melainkan ke pihak lain dengan harga jual lebih tinggi.

“Yang ada sekarang ini ada cuma pupuk non subsidi. Kalau ada pun dari pengecer tidak diberikan semua ke gapoktan tapi dijual ke orang luar,” ungkapnya.

Menurut Suwanto seharusnya pengecer menjual pupuk subsidi sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK). Sementara fakta yang terjadi adalah pihak pengecer atau distributor tidak mengikuti ketentuan RDKK yang telah ditentukan pemerintah.

“Kalau sesuai RDKK masing-masing Poktan sudah dapat jatah sendiri. Tapi kenyataan yang saya temui orang dari luar Gapoktan juga dilayani,” imbuhnya.

Kepada DPRD DIY Suwanto menyampaikan harapannya mewakili Gapoktan. Menurutnya perlu adanya peningkatan pengawasan yang lebih intens lagi dilakukan oleh pihak pengawas baik dari Sekda, TNI, Polri, DPKP, serta pemangku kebijakan lainnya.

Sementara Plt Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Syam Arjayanti mengakui serapan pupuk subsidi memang belum maksimal. Banyak petani kesulitan mengakses pupuk bersubsidi karena tidak masuk dalam Gapoktan.

“Sebenarnya ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani ada. Namun keterserapan pemanfaatan pupuk tersebut di tingkat masih rendah,” lanjutnya.

Rendahnya keterserapan tersebut sangat berdampak terhadap alokasi yang akan disetujui oleh Kementan. Provinsi DIY seringkali mendapatkan jatah hanya setengah atau 50% dari total kebutuhan pengajuan melalui RDKK.

“Karena keterserapan rendah sehingga Kementan menganggap DIY dirasa cukup kebutuhannya dan dialihkan ke provinsi lain yang keterserapannya tinggi,” ujarnya.

Syam menjelaskan di DIY masih ada sekitar 10% petani yang belum memanfaatkan kartu tani sebagai syarat mendapatkan pupuk bersubsidi. Akibatnya para petani ini tidak bisa mendapatkan kartu tani.

“Dari total sektar 400 ribu petani di DIY, saat ini sebanyak 313.795 petani yang memiliki kartu tani. Kartu tani paling banyak dimiliki Gunung Kidul yang mencapai 144.461 petani, disusul Sleman 67.637 petani, Kulon Progo 51.224 petani, Bantul 50.349 petani dan Kota 124 petani,” jelasnya.

Jamhari, Dekan Fakultas Pertanian UGM mengungkapkan bahwa faktanya para petani seringkali menggunakan pupuk melebihi kebutuhan. Para petani banyak belum memahami bahwa penggunaan pupuk yang berlebihan tidak akan berpengaruh pada produksi pertanian.

“Perlu ada mapping Dinas Pertanian Kabupaten/Kota untuk penggunaan pupuk sudah sesuai atau justru berlebihan. Penggunaan yang melebihi dosis tejadi di Jawa,” ungkapnya.

Pada akhir diskusi Danang menyampaikan bahwa masukan dan saran ini akan direkomendasikan dibahas dalam Pansus Pengawasan Pupuk Bersubsidi. Danang mengatakan nantinya akan mengundang beberapa stakeholder untuk membahas kendala pemberian pupuk bersubsidi agar dapat dibuatkan rekomendasi yang solutif. (fda)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*