Pansus Cari Tahu Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Madiun

Madiun, dprd-diy.go.id – Panitia Khusus (Pansus) Bahan Acara Nomor 23 Tahun 2020 melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Madiun, Kamis (19/11/2020). Kunjungan yang dipimpin oleh Anton Prabu Semendawai, Pimpinan DPRD DIY ini guna mencari masukan terkait Pengawasan Perda DIY Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Diterima oleh Misdi, Sekretaris DPRD Kota Madiun, Pansus yang dipimpin oleh Sadar Narima ini mempertanyakan Perda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimiliki oleh Kota Madiun. Pansus turut mempertanyakan langkah yang dilakukan Pemkot Madiun dalam melaksanakan amanat yang tertuang dalam perda tersebut.

Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Agus Siswanta menanggapi bahwa setelah membahas Perda Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Perda Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan implementasi. Ditetapkan pula Perda Kota Madiun Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 20 Tahun 2011 tentang Izin Pembuangan Air Limbah. Selain itu dilakukan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

“Terdapat penapisan izin lingkungan SPPL – UKL UPL – AMDAL. Ini merupakan Perwal Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup,” lanjutnya.

Pada implementasinya ditetapkan IKA dan IKU, pengawasan terhadap kinerja perusahaan atau kegiatan usaha, peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Tertuang dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ada kewajiban setiap provinsi maupun kabupaten/kota untuk membuat RPPLH. Misdi mengungkapkan bahwa Kota Madiun sudah memiliki dokumen RPPLH.

“Sudah ada dokumen RPPLH, namun masih harus di-review lagi, karena belum ada sinkronisasi dengan RPPLH Provinsi (Provinsi belum membuat RPPLH),” ungkapnya.

Agus mengungkapkan DLH Kota Madiun melibatkan peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran serta ini didapatkan melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan.

“Melalui kegiatan bank sampah, kelurahan berseri, pembentukan kampung proklim, pembentukan kader lingkungan, pembentukan taman swadaya masyarakat, pemanfaatan lahan pekarangan melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), dan pemilahan sampah mulai dari sumbernya,” ungkap Agus menyebutkan kegiatan yang melibatkan masyarakat.

Menjawab pertanyaan pansus, Agus menyampaikan bahwa implementasi terkait izin pembuangan air limbah diterapkan dengan beberapa kegiatan. Setiap kegiatan usaha yang menghasilkan air limbah dan wajib memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan harus memiliki izin pembuangan air limbah.

“Selanjutnya pengajuan izin dilampiri persyaratan administrasi dan dokumen teknis. Setelah semua memenuhi persyaratan administrasi dan teknis diberikan rekomendasi persetujuan izin, dan penanggung jawab kegiatan melaporkan secara berkala atas komitmen  pengelolaan lingkungan,” jelasnya.

Terkait dengan peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Agus menjelaskan bahwa persoalan yang menyangkut antar daerah diselesaikan di ranah provinsi.

“Disamping itu memiliki fungsi konsultasi dan monitoring dan evaluasi juga fungsi validasi. Validasi yakni atas dokumen AMDAL, KLHS, dan RPPLH juga memberikan rewards atas pelaksanaan program tingkat provinsi,” lanjutnya menjelaskan. (puj/fda)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*