Pimpinan DPRD DIY Menerima Audiensi Dari Komis Penanggulangan AIDS

Jogja, dprd-diy.go.id – Huda Tri Yudiana Wakil Ketua DPRD DIY menerima audiensi dari Komisi Penanggulangan Aids (KPA) DIY pada Senin (02/03/2020). Audiensi hari ini terkait dengan penanggulngan HIV dan AIDS di Yogyakarta.

Bersama dengan KPA, hadir pula OPD terkait seperti Dinas Kesehatan DIY, Dinas Sosial DIY, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta dokter dari beberapa rumah sakit di DIY. Pada  audiensi ini,  KPA dan peserta audiensi menyampaikan usulan harus ada perubahan perda Provinsi DIY No. 12 Tahun 2010 tentang penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syindrome (AIDS).

Bambang Sigit, Dokter RSUD Dr. Sardjito menyampaikan pertimbangan-pertimbangan dalam perubahan perda. Bambang menyampaikan bahwa permasalahan HIV dan AIDS di Yogyakarta mulai terjadi pada masyarakat umum, maka dari itu perlu bagaimana mengedukasi masyarakat.

Perkembangan HIV dan AIDS di Yogyakarta jika dilihat dari distrubusi umur, paling banyak yang dinyatakan HIV adalalah mereka dengan usia produktif bahkan ada juga remaja dan lansia. Lebih lanjut, Bambang menyampikan strategi-strategi penanganan Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA), Road Map dan tantangan terkait dengan HIV dan AIDS di Yogyakarta.

“Rekomendasi kami, perlu adanya inovasi penanggulangan HIV dengan cara perubahan perda, karena perda sebagai titik awal dan menjadi acuan bagi kota dan daerah,” tutur Bambang.

Ahmad Akhadi Dokter RSJ Ghrasia turut menambahkan sesuai regulasi dan peraturan, setiap lima tahun harus ada review terkait perda. Akhmad menyampaikan perlu adanya perubahan, salah satunya pada bab II pasal 3 terkait dengan tugas pemerintah daerah dalam penanggulangan HIV dan AIDS. Selain itu terkait dengan penyampaian kepada pasien jika positif HIV, karena bukan seorang konselor maka terhambat untuk menyampaikan. Akhmad menegaskan kembali bahwa revisi perda No. 12 Tahun 2010 merupakan sebuah kebutuhan hanya tinggal akan diusung oleh KPA atau inisiatif dewan.

Menanggapi hal tersebut Huda menyampaikan dukungan penuh terhadap perubahan perda, hanya saja anggaran perubahan naskah akademik harus ada setahun sebelum dibahas. Huda menyampaikan kesiapan dukungan politik dan anggaran terkait perubahan perda ini dan dewan siap untuk membahas lebih lanjut. (na)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*