Jogja, dprd-diy.go.id – Komisi V DPRD Sumatera Selatan mendatangi DPRD DIY pada Selasa (03/03/2020) dalam rangka studi komparasi. Komisi V ingin memelajari raperda di DIY atas raperda yang diampu oleh Komisi V DPRD Sumatera Selatan yakni Raperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
Menanggapi pertanyaan terkait Raperda Penanggulangan Bencana, Huda menyampaikan bahwa DIY merupakan daera rawan bencana. Berbagai bencana yang cukup besar sudah pernah terjadi yakni gempa dan tanah bergerak pada tahun 2006 dan erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010. Huda menjelaskan bahwa besarnya potensi bencana di DIY mendorong masyarakat DIY sangat sadar akan mitigasi bencana.
“DIY merupakan daerah bencana, bahkan pagi tadi Merapi erupsi lagi. Di Utara kita ada Gunung Merapi, di selatan ada Pantai Parangtritis, ada juga bandara baru kita ada di kawasan rawan tsunami. Kita semua bersama – sama menyiapkan mitigasi bencananya. Masyarakat Jogja sangat memahami dan sadar untuk melakukan mitigasi bencana,” tuturnya.
Sementara Yuwono Hadiwijoyo, Sekretaris BPBD DIY, menyampaikan bahwa BPBD DIY sendiri baru dibentuk pada tahun 2011. Hal ini diawali dengan adanya dua perda, yaitu Perda Nomor 8 Tahun 2010
tentang Penanggulangan Bencana dan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY.
Yuwono mengungkap adanya kedua perda ini merupakan inisiatif dari DPRD DIY dan forum pengurangan risiko bencana (PRB) DIY yang berasal dari perguruan tinggi, LSM, dan masyarakat umum. Sekretaris BPBD DIY ini mengungkap rasa syukurnya sejauh ini masyarakat telah sadar akan pentingnya mitigasi bencana.
“Baru bisa bikin BPBD DIY dari kedua perda ini. Dari tahun 2011, kita sudah membuat pergub sebanyak 16 dari 2 perda yang diselesaikan sampai tahun 2016,” tuturnya.
Melihat banyaknya potensi bencana yang terjadi, BPBD menginisiasi membuat desa tangguh bencana. Terdapat 301 desa tangguh bencana yang ditargetkan untuk dibuat dari 428 total desa di DIY. Sementara hingga saat ini sudah ada sebanyak 268 desa tangguh bencana yang sudah dibuat. Yuwono menargetkan pembuatan desa tangguh bencana selesai pada tahun 2021.
Menurut Yuwono Pemda DIY sangat peduli dengan mitigasi dan penanggulangan bencana. Pada tahun ini BPBD mendapatkan dana anggaran sebesar 35 miliyar untuk peningkatan mitigasi bencana hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Yuwono mengungkap pemda juga melibatkan dunia usaha dalam penanggulangan bencana DIY.
Subintoro Kepala Bidang Logistik dan Peralatan BPBD DIY menjelaskan peran swasta dilibatkan mengarah kepada koordinasinya. BPBD DIY telah memiliki data base yang dapat diakses oleh swasta untuk menjadi bahan corporate social responsibility (CSR).
“Jadi kita punya peta bencana dan data base di pusat data dan informasi BPBD DIY, ketika ada swasta yang masuk kita lihat datanya, sebenarnya kewenangan ada di kabupaten dan kota. Kami menjalankan fungsi informatifnya saja, agar tidak tumpang tindih dengan kabupaten dan kota,” tuturnya.
Subintoro mengungkap bahwa DIY diuntungkan dengan karakteristik masyarakat yang guyub¸ yakni masyarakat yang bersama – sama menjadi relawan untuk sekitarnya dalam penanggulangan dan mitigasi bencana. Menurutnya banyak komunitas yang sukarela memberikan bantuan dan tenaga pada saat terjadi bencana di DIY. (fda)
Leave a Reply