PMII Tuntut Turunkan Harga BBM dan Transparansi Kinerja BUMN

Jogja, dprd-diy.go.id – Jumat (09/09/2022) sore hari DPRD DIY kembali didatangi para pendemo yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Aksi massa dilakukan pasca adanya kebijakan kenaikan BBM yang diumumkan resmi oleh Presiden Joko Widodo pada 3 September 2022 lalu.

Pihak PMII ini mengeluhkan alasan pemerintah pusat dalam menaikkan harga BBM yang dinilai tidak tepat. Menurut pergerakan ini, kebijakan seperti itu akan berdampak pada biaya produksi dan daya beli rakyat kecil yang semakin tidak menguntungkan rakyat kecil.

Selain itu, pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diinisiasi pemerintah usai kenaikan harga BBM ini dirasa tidak efektif. Menurut PMII banyak langkah yang lebih efektif dalam mengatasi beban APBN dan salah sasaran tanpa menaikkan BBM.

“Klaim pemerintah bahwa APBN terbebani oleh besarnya subsidi energi. Padalah jelas energi adalah salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Subsidi energi bukan sekedar besaran angka-angka beban negara, melainkan salah satu tanggung jawab utama pemerintah kepada rakyatnya,” ungkap salah satu orator membacakan tuntutan.

PMII menyatakan untuk mendesak pemerintah menurunkan harga BBM, memberantas mafia minyak, mendesak adanya transparansi kinerja BUMN, mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran, dan menuntaskan pelanggaran HAM.

Menyikapi tuntutan yang disampaikan, Anggota Komisi B, Aslam Ridlo menyampaikan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan merupakan kewajiban legislator untuk menerimanya. Aspirasi yang telah diterima ini kemudian akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“Saya berjanji akan menerima aspirasi panjenengan dan akan kami sampaikan atas nama lembaga DPRD DIY kepada kementerian terkait,” ungkap Aslam.

Aslam menegaskan bahwa tidak semua aspirasi dapat ditindaklanjuti, sebab tidak semua sesuai dengan kewenangan DPRD DIY yang diatur dalam tata tertib. Oleh karenanya, Aslam mengatakan berupaya meneruskan aspirasi setelah dipilah sesuai dengan kewenangan.

“Terkait dengan kapannya, kami akan memekanisir melalui mekanisme yang ada, tentu dengan mekanisme rapat dan sebagainya. Tapi pasti akan kami sampaikan,” imbuh Aslam yang menegaskan DPRD DIY akan meneruskan aspirasi kepada pemerintah pusat. (fda)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*