Public Hearing Pansus BA 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha

Jogja, dprd-diy.go.id – Panitia Khusus (Pansus) BA 2 Tahun 2019 mengadakan public hearing terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Ketiga tentang Retribusi Jasa Usaha pada, Kamis (7/2/2019). Kegiatan public hearing  ini diadakan untuk mengetahui langsung tanggapan dan masukan dari pihak-pihak terkait tentang permasalahan yang ada pada objek retribusi jasa usaha. Dipimpin oleh Nur Sasmito, Ketua Pansus BA 2 Tahun 2019, public hearing dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna Lantai 2 Gedung DPRD DIY.

Sebelumnya Pansus BA 2 Tahun 2019 mengadakan pembahasan pasal-pasal raperda dan penjelasan terkait beberapa perubah tarif retribusi jasa usaha. Nur menyampaikan perda ini ditargetkan selesai pada akhir Februari ini agar segera bisa memasuki mekanisme selanjutnya. Adanya kegiatan public hearing diharapkan dapat membantu pansus mengetahui kekurangan-kekurangan yang belum dicantumkan dalam raperda ini serta penentuan tarifnya.

Gamal Suwantoro, dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, mengingatkan bahwa penarikan retribusi harus tepat sasaran yaitu hanya orang yang mendapatkan pelayanan saja yang berkewajiban membayar retribusi. Gamal menjelaskan bahwa adanya perubahan objek dan tarif retribusi ini dikarenakan adanya berubahan kewenangan dari pemerintah kabupaten atau kota ke pemerintah daerah, begitupula sebaliknya. Selain itu menurut Gamal perubahan tarif ini dilakukan seiring dengan adanya peningkatan dan perbaikan fasilitas. Pemerintah dalam menentukan biaya akan melakukan perbandingan tarif dengan usaha milik swasta yang sejenis.

Selanjutnya Gamal menjelaskan kepada peserta public hearing terkait beberapa hal yang menjadi poin perubahan yang dimuat dalam Raperda Retribusi Jasa Usaha. Menurutnya ada poin baru yang mengatur SMA dan SMK di DIY terkait retribusi aula dan sewa gedung sekolah. “Sekolah SMK dan SMA meskipun dibiayai dari daerah, tapi kan ada aset dari sekolah yang bisa disewakan. Maka dari itu, diatur dalam perda retribusi jasa usaha. Yang kita pantau adalah selama uang itu dikelola oleh siswa sendiri dan digunakan untuk kegiatan kesiswaannya maka tidak ditarik oleh daerah, tapi kalau diambil untuk guru maka harus diberikan kepada daerah. Kalau semisal sekolah punya fasilitas yang dipungut biaya, tapi tidak dipertanggungjawabkan (kepada pemerintah daerah) maka akan kena pemeriksaan.”

Dalam public hearing ini, pihak Pelabuhan Pantai Sadeng Gunungkidul merasa keberatan atas pembayaran cold storage. Nur memperjelas bahwa masalah cold storage belum masuk dalam objek retribusi jasa usaha serta menyarankan agar sebaiknya dimasukkan sebagai objek retribusi jasa usaha.

Sumarno, perwakilan dari SMA 2 Pengasih, menyampaikan bahwa penarikan biaya sewa hanya diberlakukan kepada pihak luar. Meskipun begitu, pihak sekolah masih belum mengetahui secara pasti regulasi penyetoran hasil sewa gedung atau aula sekolah kepada pemerintah daerah. Terkait persoalan tersebut Gamal menjelaskan bahwa biaya yang disetorkan kepada daerah adalah biaya utuh, yaitu biaya total keseluruhan hasil dari penyewaan gedung atau aula oleh pihak luar sekolah. Sedangkan untuk biaya kebersihan, keamanan, dan lainnya akan diberikan pemerintah daerah melalui APBD DIY. (fda)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.