Studi Komparasi Penganggaran Sekretaris DPRD DIY Ke Kabupaten Madiun

Madiun, dprd-diy.go.id – Komisi A DPRD DIY melakukan kunjungan kerja untuk mencari masukan terkait dengan penyusunan penganggaran terkait Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020. Komisi A ingin mengetahui implementasi Peraturan tentang Standar Harga Satuan dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah di DPRD Kabupaten Madiun.

Kunjungan  diterima oleh Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Madiun, Suwaji dan  Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Titik Suyati berlangsung dengan sangat kondusif di ruang pertemuan utama Gedung Sekretariat DPRD Kabupaten Madiun, Jumat (9/10/2020).

Dalam penghantaran pertemuan yang disampaikan oleh Budi Nugroho, Kepala Bagian Persidangan dan Alat Kelengkapan Dewan yang bertindak mewakili Sekretaris DPRD DIY menyampaikan permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan anggaran tahun 2021 dengan adanya Peraturan Kemendagri Nomor 90 tahun 2019 terkait dengan pemetaan ulang program kegiatan di masing-masing bagian. 

Dalam penjelasannya Budi menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi Sekretariat DPRD DIY dalam menyusun anggaran untuk tahun 2021 yang harus disesuaikan dengan peraturan baru tersebut. Mengingat bahwa selama ini banyak satu nomenklatur kegiatan berada di beberapa bagian.

“Kami mengalami sedikit kesulitan karena di kami banyak satu nomenklatur kegiatan selama ini ditangani oleh beberapa bagian,” ungkapnya.

Hal lain menjadi alasan kunjungan tersebut adalah adanya beberapa kegiatan, yaitu rapat yang dilaksanakan di hotel di luar wilayahnya dan kemungkinan anggota DPRD DIY untuk Tahun 2021 bisa dianggarkan selaku narasumber.

“Kami mendengar bahwa Kabupaten Madiun bisa melaksanakan rapat di luar wilayahnya dan dapat menganggarkan anggota DPRD menjadi narasumber,” tambahnya. 

“Banyak hal yang harus disesuaikan terkait dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 33 dan Permendagri Nomor 90 tersebut. Itulah sebabnya kunjungan ini diharapkan akan memperoleh banyak masukan yang berarti dari penganggaran yang telah dijalankan di Sekretariat DPRD Kabupaten Madiun. Kami berharap Setwan Madiun bisa memberikan jurus-jurus ampuh dalam penganggaran sesuai dengan aturan yang baru,” jelasnya.

Hal lain yang juga menjadi keingintahuan dari Sekretariat DPRD DIY adalah bagaimana komunikasi yang dibangun oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Madiun dengan Bupati yang baik sehingga tidak banyak kendala yang dihadapi dan sesuai dengan apa yang menjadi harapan Dewan.

Hal ini disampaikan secara langsung oleh Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY yang turut mendampingi dalam kunjungan tersebut.

“Sekretariat DPRD DIY harus belajar dari Sekretariat DPRD Kabupaten Madiun yang sukses membangun komunikasi dengan Bupati,” tuturnya.

Menanggapi beberapa pertanyaan baik yang disampaikan oleh staf Sekretariat maupun anggota DPRD DIY, Titik Suyati menyampaikan bahwa DPRD Kabupaten Madiun telah menyusun pemetaan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019. Sekretariat DPRD Kabupaten Madiun tidak menghadapi masalah terkait dengan keharusan dilakukan pemetaan kembali program dan kegiatannya karena tidak jauh berbeda dengan pemetaan yang dibangun di Kabupaten Madiun.

“Kami hanya tinggal memindahkan saja pada aplikasi yang pernah kami gunakan dari Bandung,” ungkapnya.

“Yang menjadi masalah berikutnya di kami adalah ketika hal tersebut harus digabungkan dengan Perpres Nomor 33 tahun 2020, malah menjadi rusak lagi”, ungkapnya.

Sementara Samuji dalam kesempatan tersebut memberikan penjelasan tambahan terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Budi Nugroho bagaimana refocusing anggaran yang harus disesuaikan dengan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Madiun.

“Kami juga memindahkan anggarannya untuk refocusing untuk percepatan penanganan penyeberan Pandemi Covid-19 yaitu sebesar 2 milyar rupiah,” jelasnya. 

Dalam penjelasan berikutnya yang disampaiakan oleh Samuji bahwa Peraturan Kemendagri Nomor 90 Tahun 2019  itu akan memudahkan masing-masing Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021.

Ada 90 program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Madiun yaitu program di luar pelaksanaan fungsi DPRD yang terdiri dari 8 kegiatan dan 30 sub kegiatan. Program kedua adalah program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri dari 9 kegiatan dan 37 sub kegiatan sudah diinput ke dalam SIPD. 

Menutup penjelasan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Madiun, Titik menyampaikan bahwa kalau masih membutuhkan hal-hal yang perlu kedalaman penjelasan Sekrtariat Madiun akan dengan senang hati untuk menjelaskan secara lebih detail dan komperhensif bagaimana mekanisme penanggaran di Kabupaten Madiun sehingga berjalan dengan baik tanpa ada permasalahan yang berarti.

“Kami dengan senang dan terbuka untuk menjawab lebih lanjut hal-hal lain baik terkait dengan penyusunan anggaran maupun komunikasi kami dengan Bupati Madiun”, tambahnya. 

Ketua Komisi A DPRD DIY, mengakhiri pertemua tersebut menyampaikan  beberapa catatan untuk dapat dipedomi di DIY, yaitu bahwa keberadaan Sekretariat DPRD Kabupaten Madiun bagus dalam perencanaan sehingga bisa memberikan informasi kepada anggota dewan dalam Menyusun APBD secara menyeluruh.

Hal lain terkait dengan pola komunikasi antar Komisi dengan banggar, sebelumnya telah dibangun kesepakatan awal sebelum RAPBD dan KUA PPAS ditata sedemikian rupa sebagai bahan pertimbangan dalam pemebahasannya. Sementara pesan terakhir yang disampaikan Eko Suwatno adalah bahwa apapun harus dipayungi dengan paying hukum seperti adanya terobosan terkait dengna pelaksanaan rapat kerja dengan skelama gabungan seperti model kegiatan bimbingan teknis. (pat)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*