Jogja, dprd-diy-go.id – Menindaklanjuti dari audiensi pada Januari lalu, Komisi D DPRD DIY menerima audiensi bersama dengan Jogja Prima Solusi terkait dengan permasalahan pelunasan acara PESPARAWI Nasional XIII pada Rabu (01/03/2023). Audiensi dipimpin oleh H. Koeswanto, S.IP selaku Ketua Komisi didampingi Ir. Imam Taufik dan Nurcholis Suharman, S.I.P., M.Si.
Koeswanto mengatakan bahwa DPRD berperan sebagai mediator untuk menyelesaikan permasalahan yang tak kunjung selesai terkait dengan pelunasan pembayaran vendor dalam acara PESPARAWI Nasional XII. Koeswanto juga memberikan kesempatan yang kepada pihak yang terkait untuk menjelaskan inti permasalahannya.
Salah satu perwakilan dari JPS mengungkapkan kekecewaannya terhadap LPPD dan pemerintah daerah karena dirasa sangat memalukan kota Yogyakarta karena hingga hari ini masih ada sekitar 3,2 Miliar Rupiah yang belum dibayarkan oleh PT Digsi selaku Event Organizer ke pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu JPS juga meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah dan LPPD dan Kementerian Agama DIY untuk segera menyelesaikannya karena yang dirugikan adalah masyarakat Yogyakarta dan pelaku usaha di Yogyakarta.
Managemen dari JPS juga mengungkapkan jika mereka menangani 17 vendor yang mana 17 vendor tersebut sudah meminta pelunasan ke pihak JPS. Permintaan pelunasan tidak lepas dari dari permasalahan anggaran dimana seluruh vendor masih di tahap pembayaran DP. Hal tersebut tidak sesuai dengan Mou di awal yang mana dalam kesepakatan MoU dijelaskan jika pelunasan dilakukan 1 bulan maksimal setelah acara berlangsung. Dalam akhir penjelasannya pihak JPS berharap jika masalah ini cepat selesai dan menemukan solusinya serta adanya jaminan untuk pihak JPS beserta pelaku umkm agar segera mendapatkan haknya.
Koeswanto meminta permasalahan ini harus segera diselesaikan, anggaran APBD yang sudah dioperasionalkan harus digunakan sebagaimana mestinya. Pemerintah Daerah juga harus dapat menghadirkan PT Digsi karena pada audiensi kali ini PT Digsi yang diundang tidak hadir jangan sampai hal ini mengarah ke arah penipuan.
Nurcholis meminta agar harus ada Langkah konkrit setidaknya dalam jangka waktu 1 bulan kedepan.
Pihak JPS juga akan datang Kembali dalam 1 bulan kedepan untuk berkoordinasi dan berkomunikasi untuk melakukan pertemuan kembali dan melihat perkembangan apa yang terjadi sembari berharap adanya tindak lanjut yang lebih jelas.
Audiensi ini ditutup oleh penyampaian dari Ir. Imam Taufik sebagai anggota dari Komisi D DPRD DIY yang mana PT Digsi adalah pihak yang harus bertanggung jawab, selama PT Digsi belum bisa dihadirkan dalam pertemuan maka akan ada rencana untuk pemanggilan secara paksa karena kasus ini sangat mencoreng banyak pihak. (gym)
Leave a Reply