Tanggapi Jalan Rusak Patuk-Dlingo, Sekretaris Komisi C: Perbaikan Dilakukan Bertahap

Jogja, dprd-diy-go.id – Amir Syarifudin selaku Sekretaris Komisi C DPRD DIY mengapresiasi aksi demo ribuan warga Bantul yang mengeluhkan jalan rusak di Patuk-Dlingo. Aksi  pada Minggu (12/3/2023) tersebut merupakan buntut dari kekesalan warga, mengingat jalan tersebut telah banyak memakan korban.

Amir menilai aksi tersebut wajar dilakukan, karena bagaimanapun aksi tersebut adalah bentuk aspirasi warga yang patut diperjuangkan. Terlebih sejak beralih menjadi jalan provinsi pada akhir 2016, Dlingo  telah berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dengan kunjungan wisatawan yang cukup tinggi pada setiap tahunnya.

“Nah itu apresiasi kami. Wajar saja kalo masyarakat menutut. Ini juga menjadi perhatian bagi pemerintah daerah harus segera untuk didiskusikan. Ini menjadi persoalan sosial yang harus diperhatikan”, ungkap Amir.

Sebelum aksi demo tersebut, Amir bersama rekan-rekan Dinas PUP-ESDM telah meninjau langsung lokasi jalan Patuk-Dlingo pada Kamis (9/3/2023). Pada peninjauan tersebut juga dilakukan eksekusi pemerataan tanah dengan membawa sejumlah alat berat guna meminimalisir kecelakaan akibat jalan berlubang dijalan tersebut.

Sebagai langkah nyata DPRD DIY melalui Komisi C terus berkordinasi dengan Dinas PUP ESDM untuk segera menyelesaikan persoalan jalan provinsi tersebut secara bertahap. Amir menyebutkan pada bulan Mei mendatang Dinas PUP-ESDM akan menggarap perbaikan dan pelebaran jalan sejauh 1.5 km dan lebar hingga 7 m.

“Nah saat ini tahapannya memang baru dianggarkan 12.5 miliar, 12 setengah itu memang tidak cukup kalau 5-6 km, hanya cukup 1.5 km. Dan prosesnya kemarin pakai DED (rancang bangun rinci), mudah-mudah nanti ditahun 2023 ini di bulan Mei segera kita mulai” jelas Amir.

Besar harapan bagi legislator dapil Bantul ini bahwa perbaikan jalan pada kilometer-kilometer selanjutnya dapat segera diselesaikan secepatnya di anggaran berikutnya. Keterbatasan anggaran tentu menjadi pertimbangan, maka diperlukan kerjasama antara pemerintah kabupaten maupun provinsi agar apa yang menjadi keluhan masyarakat Dlingo bisa terakomodir dengan baik. (dp)