Tindaklanjuti Persoalan Perempuan Pekerja Rumahan, DPRD DIY Terima Audiensi Dari Yasanti

Jogja, dprd-diy.go.id – Rabu (21/11/2018) DPRD DIY menerima audiensi dari Yayasan Annisa Swasti terkait dengan tindak lanjut dukungan dan kerjasama untuk pengadaan Perda Perlindungan Pekerja Rumahan (PPR) DIY. Audiensi diterima oleh Yoeke Indra Agung Laksana selaku Ketua DPRD DIY ditemani Wakil DPRD DIY, Dharma Setiawan di Ruang Lobby Lantai I Gedung DPRD DIY. Audiensi turut dihadiri oleh beberapa Serikat Perempuan Pekerja Rumahan (SPPR), seperti Ngudi Makmur, Kreatif Bunda, Bunda Mandiri, Bunda Merdeka, Kasih Bunda, Sekar Melati, Bunda Mulia, Bunda Berkarya, dan Mutiara Bunda.

Hikmah, selaku Staf Kajian, Pendidikan, dan Pelatihan Yasanti Yogyakarta menyampaikan maksud tujuan dari audiensi ini adalah untuk menyampaikan secara langsung aspirasi dan usulan dari para PPR yang terbagi dalam beberapa kelompok ini. Hikmah berharap setelah pertemuan ini Anggota Dewan dapat mengambil langkah bijak dengan mengupayakan pembentukan kebijakan yang mengatur tentang PPR di DIY. Yasanti sangat berharap adanya kepedulian pemerintah terhadap para PPR, dengan mewujudkan Perda tentang PPR agar dapat meningkatkan taraf hidup para ibu rumah tangga yang sekaligus menjadi PPR.

Menurut para PPR saat ini banyak berbagai kalangan yang belum menyadari dan memahami adanya PPR, bahkan pemerintah sendiri belum masif dalam memberikan perhatiannya kepada PPR. Sebagai seorang perempuan, para PPR juga kerap mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam pekerjanya,  seperti dalam pemberian upah dan pembagian tugas kerja. Permasalahan gaji atau pendapatan menjadi hal yang paling krusial disampaikan dalam pertemuan ini. PPR merasa bahwa selama ini kerja kerasnya tidak sebanding dengan upah yang didapat, bahkan dalam sehari PPR hampir selalu lembur mengerjakan tugasnya disamping mengurus anak dan keluarga.

Para PPR menyampaikan bahwa mereka membutuhkan kontrak kerja atau kesepakatan dengan pemberi pekerjaan, di mana dalam kesepakatan tersebut berisi tentang target pekerjaan yang tidak terlalu memberatkan PPR, kesepakatan pengaturan sistem Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta negosiasi pemberian upah. Mereka juga berharap keberadaan PPR ini juga disamakan dengan pekerja lainnya yang juga mendapat jaminan keselamatan kerja, jaminan kesehatan, dan pelatihan keterampilan kerja. Harapan para PPR dari audiesi ini adalah terwujudnya peraturan yang mengatur PPR sebagai pengakuan dan perlindungan terhadap pekerja perempuan di DIY.

Yoeke menyambut baik aspirasi dari perkumpulan PPR, menurutnya hal seperti ini harus ditindaklanjuti untuk memperbaiki nasib PPR di DIY. “Harapannya ibu-ibu ini bisa sabar, karena kami juga sedang berusaha, karena semua ada prosedurnya. Ini merupakan gagasan yang bagus dan saya kira perlu memang untuk dibuatkan peraturan agar ibu-ibu tetap mendapatkan perlindungan dari pemerintah,” jelas Yoeke. Dharma juga menambahkan bahwasannya pertemuan ini harus ada tindaklanjutnya. Dharma meminta agar setelah ini YASANTI lebih gencar lagi untuk menyosialisasikan terkait hal ini kepada pihak-pihak terkait. “Kami mendorong teman-teman yang sudah ada disini untuk memperluas gerakannya, Insya Allah kami sebagai wakil rakyat pasti akan membantu menyuarakannya,” tutur Dharma. (fda)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.