Audiensi BEM FEB UGM: Penyampaian Hasil Kajian dan Solusi Terkait Masalah Kemiskinan di Yogyakarta

Jogja, dprd-diy.go.id – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) mengadakan audiensi dengan Komisi D DPRD DIY di Ruang Lobby Lantai 1 DPRD DIY pada Selasa (26/11/2024). Diterima oleh Muhammad Syafi’i, S.Psi., dan Drs. Hj. Sri Muslimatun, M.Kes., audiensi ini membahas hasil kajian mengenai masalah kemiskinan di Yogyakarta.

Dalam audiensi tersebut, BEM FEB UGM mengemukakan bahwa kemiskinan di Yogyakarta merupakan tantangan kompleks yang berkaitan erat dengan pendidikan, ketenagakerjaan, dan penanaman modal yang belum dikelola secara optimal. Mereka menilai bahwa kebijakan yang ada saat ini belum efektif dalam mengurangi angka kemiskinan, sehingga diperlukan pendekatan baru yang lebih menyeluruh.

BEM FEB UGM mengusulkan empat rekomendasi utama untuk Pemerintah Yogyakarta yang diharapkan dapat menjadi solusi konkret dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang kompleks. Pertama, Optimalisasi Potensi Sektor Pertanian menjadi fokus utama. Kedua, pentingnya Transformasi Perspektif Tenaga Kerja. Ketiga, Pelatihan dan Pengembangan (Training and Development) menjadi langkah penting dalam membekali tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Terakhir, BEM FEB UGM juga merekomendasikan Regulasi Hak atas Properti untuk menciptakan kepastian hukum bagi para pekerja dan pelaku usaha, terutama yang berada di sektor informal.

Menanggapi hal tersebut, Syafi’i mengatakan bahwa kajian yang dilakukan oleh BEM FEB UGM berbasis pada data sekunder yang tidak melibatkan pengamatan langsung terhadap subjek penelitian. Syafi’i menyampaikan bahwa hasil kajian tersebut masih perlu ditindaklanjuti dan tidak dapat dijadikan satu-satunya acuan dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan.

Sri Muslimatun turut menyoroti kompleksitas isu kemiskinan yang tidak bisa diselesaikan secara instan. Ia menyatakan bahwa untuk mendorong sektor pertanian, penting untuk mengoptimalkan lahan yang ada, mengingat banyak lahan di Yogyakarta yang kini digunakan untuk pembangunan hunian.

“Lahan di Yogyakarta saat ini semakin berkurang karena banyak yang digunakan untuk pembangunan rumah hunian. Oleh karena itu, langkah yang dapat diambil untuk mendorong sektor pertanian adalah mengoptimalkan lahan yang ada agar hasil pertanian menjadi lebih memuaskan,” ungkap Sri Muslimatun.

Audiensi ditutup setelah mendengarkan tanggapan dan diskusi dari semua pihak, menandai langkah awal dalam kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menemukan solusi konkrit terhadap masalah kemiskinan di Yogyakarta.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*