Jogja, dprd-diy.go.id – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan BEM KM Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar audiensi dengan pemangku kebijakan di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Gedung DPRD DIY. Audiensi ini diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD DIY, Ir. Imam Taufik, didampingi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Diskusi tersebut bertujuan untuk membahas solusi atas permasalahan sampah yang semakin kompleks di Yogyakarta pada Kamis, (28/11/024).
Dalam sambutannya, Ir. Imam Taufik membuka audiensi dan memberikan kesempatan kepada perwakilan mahasiswa untuk memaparkan maksud dan tujuan pertemuan. BEM FMIPA UNY menyoroti masalah sampah yang semakin menjadi tantangan, bukan hanya di DIY, tetapi juga di banyak provinsi lain di Indonesia. Salah satu masalah utama adalah penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Piyungan yang membuat pengelolaan sampah semakin sulit di kota dan kabupaten sekitarnya.
Menurut BEM FMIPA UNY, solusi pertama yang perlu diterapkan adalah edukasi sejak dini mengenai pengelolaan sampah di sekolah-sekolah.
“Kami mengusulkan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dengan budaya membawa tumbler atau tempat makan yang dapat digunakan kembali,” ungkap perwakilan mahasiswa dari UNY.
Selain itu, BEM KM UGM juga menyampaikan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya berfokus pada masalah fisik sampah, tetapi juga pada perubahan budaya masyarakat. Mereka menekankan pentingnya kesadaran individu terhadap tanggung jawab bersama dalam mengurangi timbulan sampah.
Menanggapi usulan tersebut, Wakil Ketua DPRD DIY Ir. Imam Taufik menyatakan bahwa DIY telah mempertimbangkan berbagai solusi yang diusulkan oleh mahasiswa.
“Kami menyadari masalah sampah semakin pelik setelah penutupan TPA Piyungan, dan kami memandang pentingnya kolaborasi antara dunia pendidikan dan birokrasi untuk mengatasi permasalahan ini,” ujar Taufik. Ia menambahkan bahwa beberapa solusi memang dapat segera diterapkan, namun ada beberapa isu yang memerlukan proses yang lebih panjang.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY menegaskan perlunya perubahan paradigma masyarakat dalam memandang sampah.
“Pengelolaan sampah harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengurangan sampah hingga pengolahan yang tepat. Target pengurangan sampah di DIY pada tahun 2025 adalah 30%,” kata perwakilan DLHK DIY. Salah satu langkah konkret yang dapat diambil adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.
Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman DIY (PUPESDM) menjelaskan bahwa desentralisasi pengelolaan sampah sudah direncanakan sejak tahun 2020. Namun, hal ini memerlukan waktu, karena beberapa kabupaten/kota di DIY belum sepenuhnya siap mengelola sampah secara mandiri.
“Kami berharap pembangunan fasilitas tampungan sampah baru dapat memfasilitasi pengelolaan sampah yang lebih efektif di daerah-daerah,” ujar perwakilan PUPESDM DIY.
Audiensi ini ditutup dengan kesepakatan dari semua pihak untuk terus berkolaborasi dalam mengatasi masalah sampah di Yogyakarta. Pemerintah, masyarakat, dan dunia pendidikan diharapkan bekerja bersama untuk mengedukasi masyarakat dan meningkatkan sistem pengelolaan sampah. Dengan semangat kolaborasi ini, diharapkan permasalahan sampah di Yogyakarta dapat diatasi dengan lebih baik, menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan lestari bagi generasi mendatang. (uns)
Leave a Reply