DPRD DIY dan MUI DIY Selenggarakan Orasi Mengkokohkan Kebangsaan Menghadapi Tahun Politik

Jogja, dprd-diy.go.id – Sabtu (15/07/2023) Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan DPRD DIY menyelenggarakan acara Orasi Kebangsaan Menghadapi Tahun Politik. Agenda ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Hukum Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof. Dr. Mahfud M.D, S.H, S.U, M.I.P., didampingi oleh Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana, S.T., dan Ketua Umum MUI DIY, Prof. Dr. KH. Machasin, M.A. Tema yang diusung yakni “Sambut Tahun Baru Hijriah Kokohkan Rasa Kebangsaan”.

Pada sambutannya, Huda mengatakan bahwa tahun politik merupakan momentum penting dimana perbedaan pendapat dan kepentingan seringkali menjadi sorotan utama. Maka dari itu, sebagai wakil rakyat ia mengaku siap ikut bertanggungjawab untuk menjaga dan memperkuat kerukunan serta persatuan bangsa dalam setiap langkah kebijakan.

Huda berharap dengan diadakannya acara ini dapat menciptakan ruang dialog dan pemahaman yang lebih baik antara ulama, eksekutif, legislatif dan masyarakat umum. Momentum diskusi memperingati tahun baru Islam kali ini dijadikan sebagai ajang refleksi dan introspeksi diri serta menguatkan rasa kebangsaan dalam diri masing-masing untuk menghadapi tahun politik agar terbentuk semangat inklusivitas dan keterbukaan dalam menjalin komunikasi serta kerjasama yang erat dari berbagai pihak.

”Mari kita jadikan tahun politik sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan dan membangun kebersamaan yang berlandaskan pada semangat Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika,” ujar Huda.

Mahfud juga menyampaikan dalam orasinya bahwa sebagai Warga Negara Indonesia masyarakat bebas memilih pemimpin dalam pemilu nanti. Namun ketika hasil putusan tidak sesuai dengan harapan Mahfud meminta agar masyarakat tidak saling bermusuhan dan tetap mengikuti aturan-aturan dari pemimpin tersebut.

Selain itu, Mahfud mengajak para Aparat Penegak Hukum (APH) dan masyarakat untuk memahami pola kecurangan yang sering terjadi pada proses pemilu terutama ketika masa kampanye nanti. Ia menyebut kegiatan menghasut masyarakat dengan cara tidak sehat dapat berimplikasi negatif pada proses demokrasi dan  politik. Lebih dari itu, kampanye yang tidak berkualitas akan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga politik.

Mahfud mengingatkan bahwa tidak ada calon pemimpin yang sempurna. Semua calon memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Maka dari itu sebagai masyarakat harus mau menganalisa kelemahan calon pemimpin sejak saat ini.

“Sadarilah bahwa tidak ada calon yang sempurna semua ada kelemahannya. Oleh sebab itu, rakyat memilih dengan menghitung kelemahan calon wakil rakyat,” jelasnya.

Terkait pemilu 2024 mendatang, Mahfud meyakini jalannya pemilu 2024 akan lebih damai dan aman jika dibandingkan dengan pemilu tahun 2019.

”Menurut saya pemilu 2024 akan lebih damai karena tinggal 4 bulan lagi penentuan calon dan tenang tidak ada kekerasan fisik dan politik, dulu tahun 2019, tiga tahun sebelumnya sudah bergelombang kekerasan politik, kekerasan fisik sekarang alhamdulillah semua berjalan aman dan damai,” imbuhnya. (ps)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*