Jogja, dprd-diy.go.id – Pada Selasa (16/08/2022) DPRD DIY melaksanakan rapat paripurna untuk menyaksikan Pidato Kenegaraan Presiden RI yang disiarkan langsung dari Gedung DPR RI. Nuryadi, Ketua DPRD DIY memimpin rapat paripurna yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD DIY, Forkompimda DIY, serta OPD-OPD DIY.
Pidato Kenegaraan yang pertama adalah Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara disampaikan dalam SidangTahunan DPR RI. Kedua, Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-77 Kemerdekaan RI disampaikan dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI.
Sebelumnya, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo telah menyampaikan Pidato Pengantar Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2022. Sementara Pidato Pengantar Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 disampaikan oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Pada Pidato Kenegaraan mengenai Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-lembaga Negara dan Pidato dalam rangka HUT ke-77 Kemerdekaan RI, Joko Widodo menyampaikan laporan, pesan, dan harapannya kepada bangsa Indonesia melalui Peringatan Ulang Tahun ke-77 RI.
Presiden mengawali pidatonya dengan menyampaikan kondisi dunia utamanya Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19. Joko Widodo mengungkap Indonesia mampu melewati krisis global ini dan mengendalikan penyebaran Covid-19.
“Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi Covid-19, termasuk lima besar negara dengan vaksinasi terbanyak di dunia, dengan 432 juta dosis vaksin telah disuntikkan,” ungkap Joko Widodo menjelaskan capaian vaksinasi Covid-19 Indonesia.
Selain itu, inflasi juga mampu dikendalikan pada kisaran angka 4,9%. Pertumbuhan ekonomi juga terbilang tumbuh positif yakni sebesar 5,44% pada kuartal II tahun 2022.
“Capaian tersebut patut kita syukuri. Fundamental ekonomi Indonesia tetap sangat baik di tengah perekonomian dunia yang sedang bergolak. Di satu sisi, kita memang harus tetap waspada dan harus tetap hati-hati,” pesan Joko Widodo.
Joko Widodo mengungkapkan Indonesia memiliki peluang dalam membangun negara yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Terdapat lima hal yang disampaikan guna mewujudkan hal tersebut.
Pertama, hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam harus terus dilakukan. Kedua, optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau harus ditingkatkan. Ketiga, perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat harus terus diperkuat.
Keempat, UMKM harus terus didukung agar bisa segera naik kelas. Kelima, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) harus dijaga keberlanjutannya.
Sementara Pidato Kenegaraan yang ketiga disampaikan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023 beserta nota keuangannya. Pidato Kenegaraan disampaikan usai disampaikannya Pidato Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2022-2023 oleh Ketua DPR RI.
Pada penyampaiannya, Joko Widodo mengungkapkan pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan sebesar 5,3%. Sementara inflasi tetap dijaga pada kisaran 3,3%.
“Kita akan berupaya maksimal dalam menjaga keberlanjutan penguatan ekonomi nasional. Ekspansi produksi yang konsisten akan terus didorong untuk membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya,” ungkap Joko Widodo.
Lebih lanjut disampaikan bahwa Belanja Negara dalam RAPBN tahun 2023 direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun dengan rincian Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.230,0 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp811,7 triliun.
Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp169,8 triliun atau 5,6% dari belanja negara. Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp479,1 triliun untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin dan rentan.
Guna peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, disediakan anggaran pendidikan sebesar Rp608,3 triliun. Sementara untuk pembangunan infrastruktur terdapat anggaran sebesar Rp392 triliun.
Joko Widodo mengungkapkan pendapatan dalam APBN 2023 direncanakan sebesar Rp2.443,6 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.016,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp426,3 triliun.
“Untuk memperkuat kemandirian dalam pendanaan pembangunan, kita akan meneruskan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan dilakukan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan,” ungkap Presiden.
Terkait defisit anggaran 2023 direncanakan sebesar 2,8% terhadap PDB atau sekitar Rp598,2 triliun. Angka tersebut didapat melalui pencermatan terhadap kebutuhan belanja negara dan optimalisasi pendapatan negara.
Pada penyampaian RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023 ini, Presiden mengupayakan pengelolaan fiskal yang kuat disertai efektivitas dalam mendorong transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut guna mewujudkan capaian dalam pembangunan negara.
“Tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 diharapkan dapat ditekan di kisaran 5,3% – 6,0%, angka kemiskinan dalam rentang 7,5% – 8,5%, rasio gini dalam kisaran 0,375 – 0,378, serta Indeks Pembangunan Manusia dalam rentang 73,31 – 73,49. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 105-107 dan 107-108,” jelas Joko Widodo sebelum menutup pidatonya. (fda)
Leave a Reply