Jogja, dprd-diy.go.id – Forum Group Discussion (FGD) bertema Peran Pemda DIY dalam Percepatan Penanganan Stunting digelar di Kantor Kelurahan Mantrijeron pada Senin (8/12/2025). Kegiatan ini diikuti berbagai pihak terkait untuk memperkuat strategi intervensi stunting di wilayah tersebut.
Dalam paparannya, Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, S.T., M.Si., menegaskan pentingnya pendataan yang lengkap dan akurat sebagai dasar intervensi. Ia menjelaskan bahwa setiap kalurahan akan memperoleh bantuan Rp100 juta untuk penanganan stunting, termasuk 50 sasaran penerima PMT yang harus mendapatkan intervensi secara konsisten selama tujuh bulan.
“Jumlah penduduknya berapa, balitanya berapa, lansianya berapa, ibu hamilnya berapa, yang sakit berapa, itu semua harus ada,” ujar Eko.
Eko juga memberikan pemahaman mengenai alasan bantuan harus diberikan secara berkelanjutan. Menurutnya, stunting ditentukan dari indikator pertumbuhan seperti tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Eko menambahkan bahwa pihaknya akan berdiskusi dengan Wali Kota untuk menyusun metode dan mekanisme penanganan stunting yang lebih efektif.
Sementara itu, Lurah Mantrijeron, Agung Nugroho, S.Sos., menyampaikan apresiasi kepada DPRD DIY atas dukungan anggaran tahun 2025 sebesar Rp100 juta per kalurahan. Ia menegaskan bahwa sinergi seluruh elemen, khususnya orang tua melalui pola asuh, sangat menentukan keberhasilan program. Mantrijeron, yang masih menjadi salah satu wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi di Kota Yogyakarta, membutuhkan perhatian ekstra.
Agung menjelaskan bahwa tahun 2026 direncanakan bantuan akan meningkat menjadi intervensi selama delapan bulan, dengan perbaikan mekanisme berbasis RW.
“Kami akan fokus memastikan protein hewani benar-benar masuk ke dalam perut anak-anak, bukan sekadar kenyang. Peran RT, RW, LPMK, dan TPK sangat penting,” ujarnya.
Dari Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Sigit Nurcahyo, S.H., menyoroti pentingnya pola asuh kedua orang tua sebagai faktor utama. Ia menekankan perlunya gerakan bersama lintas sektor seperti DPRD, kelurahan, Puskesmas, dan masyarakat.
“Kalau hanya mengandalkan pemerintah tanpa partisipasi masyarakat, tidak akan cukup. Kita ingin membangun gerakan bersama yang bisa dipraktikkan langsung,” kata Sigit.
Perwakilan TPK, Ibu Antik, turut melaporkan kondisi lapangan. Ia menyebut bahwa selain faktor ekonomi, pola asuh dan sanitasi masih menjadi persoalan utama. Ia juga mengungkapkan adanya kendala sasaran yang kurang tepat.
“Kami berharap sasaran bantuan fokus pada anak di bawah dua tahun dan hanya satu kategori saja, agar penanganan lebih efektif,” tegasnya.
FGD ini menjadi ruang evaluasi bersama untuk memperkuat strategi percepatan penanganan stunting di Kelurahan Mantrijeron. Seluruh pihak sepakat bahwa kolaborasi, pendataan tepat, perbaikan pola asuh, dan penyaluran bantuan yang tepat sasaran menjadi kunci menurunkan prevalensi stunting di tahun-tahun mendatang. (cty/cc)
Leave a Reply