Jogja, dprd-diy-go.id – Rabu (8/11/2023) Rapat Paripurna yang diadakan oleh DPRD DIY berlangsung lancar dan hikmat. Pada rapat ini, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh masing-masing fraksi DPRD DIY, tentang RAPBD DIY Tahun 2024.
Lebih lanjut, berikut ini adalah jawaban yang diberikan oleh Gubernur DIY kepada masing-masing Fraksi DPRD DIY, yaitu:
Fraksi PDI Perjuangan
Jawaban atas pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan, Gubernur DIY mengungkapkan bahwa terkait data kemiskinan, Pemerintah masih menggunakan data DTKS. Tetapi, menindaklanjuti dalam peroses peralihan menuju satu data, terdapat instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sehingga data pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menjadi pertimbangan Pemerintah DIY di tahun 2023-2024. Selanjutnya, BPS juga mendapatkan mandat presiden untuk melakukan Registrasi Sosial Ekonomi yang arahnya akan menjadi satu data sasaran program.
Fraksi PKS
Penjelasan Gubernur DIY atas pertanyaan Fraksi PKS meliputi yaitu terkait inflasi, wilayah DIY akan mengalami relatif inflasi yang masih tinggi di tahun 2024. Langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan pengendalian harga produk-produk lokal dengan melakukan koordinasi dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah. Selain itu juga terkait pembangunan dan pengelolaan sampah di Yogyakarta, Gubernur DIY memberikan komitmen penuh untuk penyelesaian masalah tersebut.
Fraksi PAN
Menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh Fraksi PAN, Gubernur DIY menjelaskan terkait anggaran Mandatory Spending pada RAPBD Tahun 2024 antara lain 39,05% untuk pendidikan, dan 34,99% untuk infrastruktur pelayanan publik. Selanjutnya, Gubernur DIY sangat sepakat terkait pandangan fraksi terkait menggali sumber-sumber pendapan lain yang lebih ramah lingkungan, pajak rokok digunakan untuk peningkatan kualitas kesehatan, dan pemanfaatan dana keistimewaan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, terkait rencana kenaikan harga belanja pegawai hingga 8% pada APBD 2024 sesuai dengan pidato presiden tanggal 16 Agustus 2023 dan adanya rekruitmen PPPTK.
Fraksi Gerindra
Lebih lanjut, Gubernur DIY, menjelaskan bahwa APBD 2024 untuk mendukung DIY sebagai destinasi wisata terkemuka di Asia Tenggara antara lain melalui Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Hak Kekayaan Intelektual, serta Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Menjawab pertanyaan kedua, Gubernur DIY menjelaskan pelatihan BUMdes adalah untuk mencapai target bahwa BUMdes dengan kategori maju dapat bertambah setiap tahunnya.
Fraksi PKB
Gubernur DIY memaparkan bahwa kualitas SDM adalah kunci untuk bersaing dalam dunia global. Selanjutnya terkait peningkatan dan pemerataan mutu, Pemerintah DIY terus melakukannya secara konsisten dalam pelaksanaannya. Kemudian pemanfaatan data DTKS adalah digunakan untuk data kesejahteraan sosial yang berfungsi untuk database penerimaan bantuan sosial. Sehingga DTKS digunakan pemerintah DIY melalui Kabupaten/Kota dan pemadanan data dengan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan catatan sipil. Hal ini bertujuan agar data bersih dan sesuai dengan kegunaannya. Selanjutnya peningkatan pendapatan 10,6% diambil dari pendapatan transfer, yaitu Dana Keistimewaan. Sementara itu, untuk pendapatan daerah diambil dari Pajak Kendaraan Bermotor.
Fraksi Golkar
Menindaklanjuti pertanyaan yang disampaikan oleh Fraksi Golkar, Gubernur DIY menjelaskan bahwa target reformasi kelurahan tercemin dari tujuan pelaksanaan yaitu total 392 Kalurahan di DIY mampu melaksanakan pembangunan dan pemerintahan yang inklusif. Langkah-langkah yang perlu dilakukan secara rinci yaitu koordinasi perumusan kebijakan dan strategi operasional reformasi kalurahan, koordinasi unsur pelaksanaan Reformasi Kalurahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kalurahan, serta yang terakhir adalah pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Reformasi Kalurahan.
Selain memberikan jawaban, Gubernur DIY sepakat dengan pandangan fraksi untuk membuat skala prioritas program kegiatan pada tahun Anggaran 2024, melakukan trobosan dalam meningkatkan pendapatan daerah secara kreatif dan inovatif, dan terakhir sepakat dalam penggunaan Dana Keistimewaan untuk menurunkan angka kemiskinan di DIY.
Fraksi Nasdem-PSI-PPP- Demokrat
Gubernur DIY menjelaskan untuk perkembangan dan pertumbuhan ekonomi pada sektor pariwisata, pertanian, dan UMKM perlu dilakukan peningkatan daya saing destinasi yang berfokus pada wilayah pariwisata dan daerah selatan, pengembangan kawasan, melakukan pengembangan bisnis yang berbasis teknologi dengan kerjasama antar pemberdayaan UMKM, pendampingan UMKM, dan digitalisasi UMKM. Kemudian membahas tentang langkah-langkah dalam mengatasi kekeringan, Gubernur DIY menjawab dengan beberapa cara yaitu mengintensifkan koordinasi dengan kabupaten, melakukan penguatan tanaman tadah hujan, penguatan database organisme penggangu tumbuhan dan perubahan iklim, dan adaptasi dan mitigasi dampak kekeringan.
Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan oleh Gubernur DIY di atas, merupakan jawaban yang diberikan atas pertanyaan yang disampaikan oleh masing-masing Fraksi dari DPRD DIY pada Rapat Paripurna yang telah dilaksanakan. (han)
Leave a Reply