Bantul, dprd-diy.go.id – Ketua DPRD DIY, Nuryadi, S.Pd., melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah sekaligus penjaringan aspirasi masyarakat di Balai Kalurahan Poncosari, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul, Selasa (12/5/2026). Kegiatan tersebut menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan persoalan yang dihadapi di tingkat kalurahan, mulai dari pembangunan daerah, sektor pertanian, kesejahteraan kader desa hingga perbaikan infrastruktur pendukung aktivitas warga.
Dalam kesempatan tersebut, masyarakat menyoroti dampak efisiensi anggaran yang dinilai berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di tingkat kalurahan. Warga berharap pemerintah kalurahan, pemerintah kabupaten, dan Pemerintah Daerah DIY dapat terus bersinergi agar berbagai program pembangunan tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat di tingkat bawah tidak terabaikan. Menurut warga, keberlanjutan pembangunan menjadi penting untuk menjaga kualitas pelayanan serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Nuryadi menyampaikan bahwa kegiatan penjaringan aspirasi merupakan bagian dari upaya DPRD untuk memastikan kebijakan yang disusun benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan warga akan dicatat dan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan program maupun kebijakan pembangunan daerah.
“Kegiatan seperti ini penting untuk mendengar secara langsung kebutuhan dan persoalan yang dihadapi masyarakat. Aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami catat dan menjadi bahan masukan dalam memperjuangkan kebijakan maupun program pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Nuryadi.
Sektor pertanian menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian cukup besar dalam dialog tersebut. Masyarakat Poncosari menyampaikan bahwa sebagian besar warga menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian sehingga dukungan pemerintah terhadap program ketahanan pangan dan keberlanjutan usaha tani sangat dibutuhkan. Warga berharap pemerintah terus memberikan perhatian terhadap kebutuhan petani, baik melalui program pendampingan, peningkatan sarana pendukung pertanian, maupun kebijakan yang dapat memperkuat sektor pertanian sebagai penopang perekonomian masyarakat.
Aspirasi lainnya datang dari perwakilan warga yang meminta adanya perhatian terhadap kesejahteraan kader desa. Menurut mereka, kader desa memiliki peran penting dalam membantu berbagai pelayanan kepada masyarakat, termasuk pendataan kesehatan, kegiatan sosial serta berbagai program pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, honorarium yang diterima dinilai masih belum sebanding dengan tanggung jawab dan beban kerja yang dijalankan. Oleh karena itu, masyarakat berharap adanya regulasi yang dapat memberikan kepastian dan peningkatan kesejahteraan bagi kader desa.
Pada bidang infrastruktur, warga mengusulkan adanya normalisasi saluran irigasi yang saat ini mengalami kerusakan dan kebocoran di sejumlah titik. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu distribusi air bagi lahan pertanian sehingga masyarakat berharap adanya dukungan pemerintah untuk melakukan perbaikan. Selain normalisasi, warga juga mengusulkan pembangunan tanggul dengan metode pengecoran agar saluran irigasi lebih kuat dan tetap dapat dimanfaatkan sebagai akses jalan usaha tani yang menunjang aktivitas pertanian masyarakat.
Masyarakat juga menyampaikan aspirasi terkait Program Pemberdayaan Masyarakat (P2M), khususnya mengenai insentif bagi RT, kader, dan kaum. Warga menilai insentif yang diterima saat ini masih relatif kecil dibandingkan dengan peran dan tanggung jawab yang mereka emban dalam pelayanan kemasyarakatan. Karena itu, masyarakat berharap peningkatan insentif tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah dan diperjuangkan melalui kebijakan yang berpihak kepada pelaku pelayanan masyarakat di tingkat akar rumput.
Kunjungan kerja ini menjadi sarana bagi DPRD DIY untuk menghimpun berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. Masukan yang disampaikan warga Poncosari diharapkan dapat menjadi bahan pembahasan dalam penyusunan program pembangunan daerah sehingga kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan warga di tingkat kalurahan. (dta)
Leave a Reply