Jogja, dprd-diy.go.id – Rabu (22/12/2021) Eko Suwanto, Ketua Pansus BA 29 Tahun 2021 menyampaikan bahwa pansus telah menyelesaikan pembahasan Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Raperda ini telah melalui finalisasi dan harmonisasi serta telah dilaporkan kepada Bapemperda DPRD DIY.
Selanjutnya Eko mengatakan bahwa secepatnya akan diserahkan kepada Kemendagri untuk dilakukan fasilitasi sesuai jadwal. Menurutnya raperda ini penting karena sesuai dengan UUD Tahun 1945 dan untuk memenuhi aspek kesejahteraan.
“Perda ini juga sebagai dukungan terhadap berbagai program Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Ke depan perda ini juga akan mengatur mengenai tata cara penyampaian materi Pancasila kepada para pelajar,” ungkapnya.
Selain itu, Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dikatakan Eko penting dalam pencegahan intoleransi, separatis, disharmonisasi dan korupsi baik di tingkat ASN serta masyarakat umum.
Menurut Eko upaya meneguhkan ideologi Pancasila ini juga sebagai bentuk menghargai para tokoh kemerdekaan yang ada di Jogja. Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara yang kemudian perlu untuk dipraktekkan.
“Raperda ini penting karena selain menyangkut aspek yuridis konstitusional juga aspek kesejarahan,” ungkapnya.
Ia berharap pada awal tahun 2022 nanti Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat disahkan. Pansus sangat antusias dalam membahas raperda ini karena merupakan raperda pertama di Indonesia yang membahas ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan.
Eko menyampaikan sebelumnya telah ada kegiatan Sinau Pancasila yang dirancang oleh DPRD DIY dan Pemda DIY dalam upaya menggelorakan Pancasila. Kegiatan ini sendiri telah dilaksanakan sejak tahun 2017 di 78 kecamatan.
“Pada tahun 2021 ini ada Sinau Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan Undang-Undang Keistimewaan pada 5 khusus aparatur pemda. Ada juga program diklat ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan,” imbuh Eko yang juga menjadi Ketua Komisi A DPRD DIY.
Eko berharap suatu saat akan ada program Sinau Pancasila di sekolah-sekolah yang juga didanai oleh APBD dan dana keistimewaan. Menurutnya upaya menggelorakan Pancasila ini dapat melibatkan swasta dan akademisi atau perguruan tinggi.
“Bisa libatkan swasta dan akademisi karena tanggungjawab ideologi ini berat dan butuh kerjasama. Bisa juga manfaatkan medsos. Harapannya pergub bisa cepat bisa dijalankan pada 2022 saat perubahan (APBD DIY 2022),” tutup Eko. (fda)
Leave a Reply