Komisi A Harapkan Dana Desa dan Kelurahan Bantu Ciptakan Lapangan Kerja

Jogja, dprd-diy.go.id – Rabu (13/3/2019) Komisi A DPRD DIY menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana kelurahan dan desa tahun 2019. Dipandu oleh Sukarman, Wakil Ketua Komisi A, kegiatan FGD berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Lantai 2. Pada kesempatan ini Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY, Wahyu Nugroho dari Biro Tata Pemerintahan DIY, dan Wasingatu Zakiyah dari Institute for Development and Economic Analysis (IDEA) menjadi narasumber kegiatan.

Eko membuka kegiatan FGD dengan menyampaikan harapannya agar sejumlah dana yang diberikan dapat digunakan untuk menciptakan lapangan kerja yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Menurut Eko dana kelurahan yang diberikan harus disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan kelurahan. “Dengan anggaran ini kita harapkan dapat mendukung APBD untuk menciptakan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan arah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kita rekomendasikan untuk melakukan percepatan pembahasan dan pelaksanaan dana kelurahan. Pengerjaan program dari dana kelurahan ini bisa dilakukan warga setempat agar pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan,” tutur Eko.

Selanjutnya Wahyu menjelaskan antara dana desa dan dana  kelurahan beserta tujuan pemberian dana tersebut. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota. Tujuan dari pemberian dana desa yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Terkait arah kebijakan dana desa 2019, Biro Tata Pemerintahan DIY memprioritaskan pelaksanaan pada tenaga kerja setempat, bahan baku lokal, dan swakelola. Pada tingkat kelurahan, pemerintah melakukan pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan yang diperuntukkan membantu percepatan pembangunan di tingkat kelurahan. Kebijakan ini dilakukan tentunya tanpa mengurangi komitmen kebijakan pendanaan Pemda DIY kepada kelurahan melalui APBD. “DAU tambahan diberikan untuk percepatan pembangunan tingkat kelurahan. Dana tambahan untuk dukungan pendanaan kelurahan dialokasikan sebesar 3 triliyun untuk 8.212 kelurahan. DAU diberikan untuk memberi dukungan pendanaan kepada Pemda kabupaten/kota dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi kelurahan. Digunakan untuk mendanai pembangunan sapras (sarana-prasarana) dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan,” jelas Wahyu.

Zakiyah selanjutnya menyampaikan seputar pengarusutamaan gender dalam Undang-Undang Desa. Dalam pembicaraannya Zakiyah menjelaskan tentang kelembagaan desa yang demokratis, legislasi peraturan desa, dan perencanaan  penganggaran yang responsif gender. Implikasi pendapatan desa yaitu harus ada upaya mengefektifkan dana dari pusat, propinsi dan kabupaten untuk pembangunan desa ke dalam pendapatan desa, desa harus memiliki rekening desa yang dapat dikontrol oleh desa, dana desa digunakan untuk alokasi pembangunan desa. Operasional diambil selain dari APBN, desa mengembangkan sistem informasi  dan akuntabililitas pengelolaan dana dan pembangunan desa proses penyusunan anggaran desa secara partisipatif, inklusif dan deliberatif, serta desa  memperoleh peningkatan kapasitas desa.

Terakhir Eko menyampaikan jumlah dana desa yang akan diberikan pada tahun 2019, yaitu Kabupaten Bantul sebesar 98.359.905.000 ke 75 desa, Kabupaten Kulon Progo sebesar 90.337.907.000 ke 87 desa, Kabupaten Gunungkidul sebesar 136.052.137.000 ke 144 desa, serta Kabupaten Sleman sebesar 99.035.176.000 ke 86 desa. Sedangkan penambahan DAU kepada kelurahan diberikan kepada 45 kelurahan se-Kota Yogyakarta sebesar 15.882.235 dan untuk Kelurahan Wates sebesar 352.941.000.

Sebagai kesimpulan Eko menyampaikan beberapa hal terkait dana kelurahan dan desa untuk kesejahteraan rakyat, sebagai berikut:

  • Percepatan pembangunan berbasis desa dan kelurahan untuk selesaikan masalah pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan
  • Komitmen dana kelurahan dan desa untuk wujudkan kesejahteraan masyarakat dengan penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi kesenjangan ekonomi
  • Pemda DIY koordinasikan program percepatan pembahasan dan pelaksanaan dana kelurahan di Kota Yogyakarta dan Kulonprogo
  • Tingkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pembahasan dana kelurahan dan desa
  • Pemda DIY mengkoordinasikan pemda kabupaten/kota mengelola pembangunan wilayah perbatasan untuk meningkatkan akses pelayanan dasar maupun infrastruktur
  • Biro tapem fasilitasi pembinaan untuk lurah dan lpmk di Kota Yogyakarta dan Kulonprogo
  • Pelaksanaan dana kelurahan dan desa harus kedepankan aspek kehati-hatian sesuai peraturan perundang-undangan
  • Peningkatan pendapatan asli desa dengan pemberdayaan ekonomi kreatif dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
  • Rekomendasi untuk Pemda melakukan kajian tentang bantuan dana desa dan kelurahan

(fda)


Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*